BACA JUGA: Bintang Kejora Berkibar Lagi di Papua
Mereka meminta pembunuh Opinus Tabuni segera diungkap dan dihukum
Massa tiba di Gedung DPRP sekitar pukul 13.25 WIT setelah sebelumnya berputar melewati Mapolda Papua, mereka long march dari titik kumpul di Waena, sehingga sempat membuat arus lalulintas terhambat, di sejumlah jalan raya utama menjadi macet total
BACA JUGA: Istri Haji Syaichon Stroke
Di Gedung DPRP, pimpinan massa terus meneriakan yel yel 'Papua' dan dijawab oleh massa 'merdeka'begitu seterusnya berkali - kali di sepanjang jalan hingga ke Gedung DPRPOrasi diawali oleh Buktar Tabuni bahwa aksi tersebut dilaksanakan atas nama bangsa Papua dan orang Papua
BACA JUGA: Ke Kantor Naik Bus, Iqbal Dikenal Bersahaja
"Kita datang ke sini untuk bertanya kenapa bangsa Papua dibunuh pada hari perayaan pribumi Internasional," teriaknyaIa megatakan bahwa insiden itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM dan Papua adalah tempat pelanggaran HAM terbesar di dunia dan sampai saat ini masih terus terjadi.Karena itu, atas nama seluruh anak Papua, ia mengecam tindakan aparat yang telah membunuh orang Papua"Dan satu hak yang wajib diketahui adalah penentuan nasib sendiri adalah orang asli Papua segala bentuk imperialisme dan kolonialisme harus dihilangkan dari bumi Papua," lontarnya sengit.
Setelah itu, Fadal Al Hamid juga menyampaikan orasinya ia mengatakan bahwa terbunuhnya Opinus Tabuni bukan hanya duka orang Baliem, tetapi juga duka seluruh masyarakat Papua dan itu artinya nyawa orang Papua dicabut juga"Ini bukan persoalan satu nyawa, tetapi persoalan nyawa seluruh orang Papua," katanya lantangKarena itu, ia meminta Kapolda untuk mengungkap kasus ini secara jujur.
Kata Fadal, aksi serupa tak hanya dilakukan di Jayapura tetapi juga di Serui oleh DAP Serui, di Biak oleh DAP Biak, di Manokwari oleh DAP Manokwari dan Sorong oleh DAP Sorong
Tak mau ketinggalan, Markus Haluk juga ikut orasi, ia antara lain mengkritisi adanya ungkapan atau sebutan yang kerap diungkapkan oleh pihak tertentu bahwa orang Papua makar, subversif lalu melakukan pembunuhan"Kami minta Polda secara jujur dan adil tuntaskan kasus Wamena dan kenapa dan alasan apa penembakan dilakukan," teriaknya tidak kalah sengitnya.
Tak lama berorasi, sejumlah anggota DPRP turun hendak menemui massa, tetapi karena tidak ada Ketua DPRP John Ibo, massa sempat protes dan meminta John Ibo yang keluar menemui merekaTak lama John Ibo keluar juga bersamaan dengan anggota lainnya terlihat Wakil Ketua I Komaruddin Watubun, SH, Wakil Ketua II Paskalis Kossy dan Wakil Ketua III Yop Kogoya, Ketua Komisi F yang membidagi hokum dan HAM Ir Weynand Watory, Wakil Ketua Komisi A Ramses Wally, Wakil Ketua Komisi B Jubelina Watopa, S.Sos dan sejumlah anggota lainnya.
Tak hanya itu, massa juga meminta agar Kapolda ikut dihadirkan di tempat itu, tetapi saat itu Kapolda sedang tidak berada di Jayapura"Saya sudah bicara dengan Pak Kapolda dengan rendah hati beliau mengatakan bahwa tidak bisa hadir karena sedang berada di luar Jayapura, tetapi beliau mengatakan bahwa kalian akan diundang untuk menyerahkan pernyataan sikap kepada beliau," kata John Ibo.
Tak lama Fadal Al Hamid membacakan pernyataan sikap DAP, namun sebelumnya ia kembali bertanya 'mengapa rakyat Papua dibunuh saat merayakan hari internasional bangsa pribumi se-dunia'Dalam pernyataan sikap itu tertulis beberapa sikap tegas DAP atas insiden lapangan Sinapuk Wamena yang telah menewaskan Opinus TabuniAntara lain pertama, Insiden penembakan yang menewaskan Alm Opinus Tabuni oleh peluru aparat keamanan Indonesia adalah kejatahan kemanusiaan yang telah menginjak - injak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang muliaKedua, penancapan bendera (Merah Putih, SOS dan Bintang Fajar bukanlah alasan untuk melakukan pembunuhan terhadap masyarakat adat PapuaPenancapan bendera itu adalah bentuk ekspresi , protes terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, marginalisasi, kemiskinan structural yang terus dirasakan oleh masyarakat adat Papua.
Ketiga, peristiwa tewasnya Opinus Tabuni bukan merupakan persoalan adat, tindakan pembunuhan ini adalah kejahatan kemanusiaan yang terkait dengan persoalan politikSebab itu untuk penyelesaiannya harus melalui mekanisme politik serta pertanggungjawaban hokum dan moral oleh NKRI.
Keempat, Insiden penembakan wamena itu harus menjadi tragedy yang terakhir"kami tidak rela, jik atindakan seperti itu terulang kembali bagi masarakat adat papua yang lain dna akan dating," katanya.
Atas ketegasan sikap itu, masyarakat adat Papua kemudian menyampaikan tuntutan kepada 1, Kapolri agar secara berani dan jujur mengungkapkan kasus penembakan yang telah menewaskan Opinus Tabuni pada 9 Agustus di Lapangan Sinapuk Wamena2, menghentikan proses hukum terhadap pimpinan DAP dan masyarakat adat secara umum, karena proses tersebut sangat bertentangan dengan demokrasi yang sedang disuarakan pemerintah Indonesia.
Ketegasan sikap itu juga ditujukan kepada Gubernur Papua agar menfasilitasi delegasi Papua yang akan menghadap Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Ketua
MPR-RI, Ketua DPD-RI, Komnas HAM dan pihak terkait lainnya di JakartaLalu kepada DPRP, DAP meminta agar segera menyurati Gubernur Papua untuk menfasilitasi delegasi Papua yang akan menghadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya di JakartaKepada MRP, DAP mendesak agar mengadakan rapat umum dengar pendapat dengan kompnen rakyat Papua pada bulan Oktober 2008.
Dan kepada PBB, DAP meminta perhatian dan tanggungjawab PBB terhadap insiden penembakan di lapangan Sinapuk Wamena karena insiden ini terjadi saat masyarakat adat papua sedang meayakan hari Internasional bangsa Pribumi se-DuniaDimana perayaan itu ditetapkan oleh PBB pada tahun 1994 melalui sidang Majelis umum PBB.
Diakhir pernyataan sikap itu, juga disebutkan bahwa tanggal 15 sampai 17 Oktober nanti di London Inggeris dilaksanakan peluncuran Caucus parlemen Internasional untuk PapuaSebagai bentuk dukungan atas langkah itu, maka masyarakat Papua juga melaksanakan aksi doa dan puasa pada tanggal 15 sampai 17 Oktober mendatang di seluruh Tanah Papua.
Usai dibacakan, tuntutan itu kemudian disampaikan kepada Ketua DPRP John Ibo oleh Ketua DAP ForkorusNamun sebelumnya, Forkorus mengatakan bahwa DAP menyampaikan pernyataan sikap itu hanya untuk menghargai mekanisme pemerintah RI karena DAP sudah tidak percaya lagi dengan pengadilan RI"Kami hanya meminta dukungan internasional, kami juga berharap Opinus adalah korban terakhir, kalau ada lagi setelah ini maka kami akan minta reverendum," katanya.
Lalu dijawab oleh John Ibo bahwa aspirasi itu adalah bagian dari dirinya dan menerima aspirasi itu untuk diteruskan"Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang menuntut harkat dan martabatnya, bersama Komisi yang berkompeten akan melanjutkan perjuangan masalah yang menjadi tangisan kita bersama," katanya.
PP 77/2007 Dibakar
Usai penyerahan naskah pernyataan sikap, ditempat yang sama, di depan pimpinan dewan dan anggotanya, Buktar Tabuni kemudian mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2007 tentang lambing - lambang daerah dibuat untuk membunuh rakyat Papua"Kita tidak mau ada PP 77/2007 untuk itu, secara simbolis saya akan membakar PP 77/2007 ini dan dengan terbakarnya naskah PP 77/2007, maka aturan ini tidak berlaku lagi di Papua," katanya lalu membakar naskah PP 77/2007 itu.
Tak lama setelah itu, aksi demo itu berakhir damai, antara Forkorus dan John Ibo serta lainnya saling berpelukan haru dan bersalamanPukul 13.30 massa mulai meninggalkan gedung DPRPMassa yang dipimpin Buchtar Tabuni dari Koalisi Masyarakat Peduli Tanah Papua itu, start dari Kantor DAP Waena pukul 09.30 WIT dengan cara long march ( berjalan kaki)Selama long march, massa mendapat pengawalan ketat dari aparat Polsekta Abepura dan Brimobda PapuaSelain itu, puluhan Penjaga Dusun Adat Papua (PDAP) juga ikut mengawalnya.
Dalam perjalanan, massa melakukan orasi secara bergantianYang menarik, disela-sela orasinya itu mereka menerikkan lagu-lagu yang bernada kurang simpatik terhadap NKRI" Papua benderanya bukan merah putih, Papua bendera kebangsaanya adalah Bintang Kejora," kata-kata seperti inilah yang dinyanyikan massa saat long marchnya.
Dalam orasinya juga, mereka mengecam tindakan aparat kepolisian yang menambak salah seorang anak adat Papua saat menghadiri Hari Pribumi Internasinonal di Lapangan Sinapuk Wamena, beberapa waktu laluBerkaitan dengan aksi long march itu, membuat arus lalu lintas di Jalan Abepura- Waena maupun Abepura- Entrop macet totalBahkan, banyak kendaraan angkutan umum tidak bisa beroperasi akibat kemacetan kendaraan yang mencapai puluhan kilometer.
Kendati saat itu, aparat kepolisian sudah mengalihkan jalur kendaraan, seperti kendaraan dari arah Kotaraja ke Abepura dialihkan ke jalan baru serta kendaraan dari arah Entrop dialihkan luruh ke jalan baru Pasar Youtefa, namun kemacetan tetap tidak teratasi.
Akibat kondisi ini, membuat sejumlah warga dan pelajar yang hendak menunggu taksi terlantarKontan saja, kondisi ini memunculkan kepanikan kepanikan dan kekhawatiran mereka" Waduh bagaimana ini saya mau menjemput anak saya, dari tadi kok tidak ada taksi yang lewatKasihan anak saya sekarang ini sudah jam pulang," ujar Ibu Maria yang hendak menjemput anaknya di SD Inpres Kotaraja(ta/bat/mud)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU DIY Tempatkan Sultan Sebagai Simbol Politik
Redaktur : Tim Redaksi