jpnn.com, TANJUNGPINANG - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang retrebusi daerah.
Karena Pergub tersebut adalah regulasi yang dibutuhkan untuk memperkuat Peraturan Daerah (Perda) Retribusi yang sedang dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: Defisit Anggaran, Sejumlah Proyek Strategis di Batam Terpaksa Ditunda
"Hari ini (kemarin,red), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri kembali mempertanyakan terkait penerimaan dari Sektor labuh jangkar. Memang sampai saat ini, belum ada satu rupiah pun yang masuk ke kas daerah," ujar Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD), Pemprov Kepri, Herman kepada Batam Pos (Jawa Pos Group) di Tanjungpinang, Jumat (11/8).
Menurut Herman, Banggar DPRD Kepri juga mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri untuk meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub)tentang regulasi penerimaan retrebusi di Provinsi Kepri.
BACA JUGA: Susah Cari Pekerjaan, Empat Calon TKI Ini Nekat Diberangkatkan Secara Ilegal
"Pada prinsipnya, kami bisa memungut apabila sudah ada regulasi yang jelas. Gubernur juga membuat sebuah Pergub tentu berkaca dari Perda," papar Herman.
Ditegaskan Herman, penerimaan pendapatan dari sektor labuh jangkar adalah sumber potensial untuk menambah pundi-pundi PAD Kepri.
BACA JUGA: Duh, Keluarga Miskin Meningkat di Kepulauan Riau, Totalnya Sebegini
Dikatakannya juga, draf Perda Retrebusi sekarang ini sudah satu bulan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia yakin, hasil evaluasi Kemendagri akan keluar dalam pekan depan.
"Kita berharap, proses evaluasi segera selesai. Karena setelah itu, Gubernur baru bisa menerbitkan Pergubnya," tutup Herman.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kepri lainnya, Onward Siahaan mengatakan, informasi yang diterima pihaknya, Pemprov sudah memungut pendapatan dari sektor labuh jangkar. Akan tetapi sekarang ini masih dititipkan di Satker Kementerian Perhubungan.
"Kita tidak ingin ini menjadi persoalan kedepan, kalau memang sudah kita terima sebaiknya langsung ke kas daerah. Apabila dibiarkan berlarut, berpotensi jadi temuan. Kabarnya sudah ada Rp12 miliar yang terkumpul," ujar Onward menambahkan.(jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dispar Kepri Kembangkan Wisata Kuliner Berbahan Dasar Ikan
Redaktur & Reporter : Budi