"Penundaan pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan itu berpotensi jadi preseden buruk bagi DPR dan juga bagi birokrasi politik di tanah airSesuai dengan jadwal seharusnya penetapan bisa segera dilakukan malan itu juga biar masyarakat tahu dan pihak terpilih segera melaksanakan tugas," kata Aris Yunanto menanggapi prilaku Komisi XI DPR, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/5).
Yang dicemaskan Aris, penundaan ini akan membuka celah munculnya kembali politik uang
BACA JUGA: Menakertrans: Banyak TKI Diperas di Terminal 4
"Padahal sebelumnya mereka (Komisi XI DPR) sudah berjanji untuk tidak lagi menerapkan pola lama yaitu politik transaksional yang berujung pada politik uang."Dia jelaskan, pemilihan Deputi Gubernur BI sebenarnya masalah tehnis operasional, tetapi oleh DPR dibawa ke ranah politik, terbukti hasil fit and proper test tidak segera diumumkan
Dia juga mengingatkan DPR jangan lagi memberi ruang dan waktu untuk politik uang dalam pemilihan DGBI, karena pada 2004 sudah terbukti kalau pola suap dan politik uang telah menyeret sejumlah anggota Dewan kemeja hijau dan bahkan sebagian lagi masuk bui (penjara).
Hal yang sama dikemukakan Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas), Sigit Pramono
BACA JUGA: Komisaris Baru Pertamina Dilantik
Dia menilai penetapan Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI) mestinya memakai filosofi 'lebih cepat lebih baik' guna menghindari dugaan kemungkinan politik uang, seperti terjadi pada pemilihan Miranda Goeltom, pada 2004 laluBACA JUGA: Bakal Dimerger, Dua BUMN Perikanan Pasrah
Untuk menghindarinya sebaiknya DPR secepatnya mengumumkan nama Deputi yang dipilih,” kata diaBahkan dia juga menyatakan sikap tidak setuju bila posisi deputi dipilih melalui fit and proper di DPR"Kalau untuk Gubernur Bank Indonesia okelah, tapi tidak untuk posisi deputi," tegasnya.
Sebelumnya, Rabu malam (5/5) Komisi XI DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga kandidat Deputi Gubernur BI mulai dari pagi hingga malam hariNamun usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan, pimpinan komisi yang membidangi perbankan itu memutuskan untuk menunda penetapan hingga Senin mendatang.
“Kita akan mendalami hasil fit and proper test iniKita sepakati penetapan akan dilaksanakan, Senin mendatang (Senin, 10/5),” ujar pimpinan Komisi XI Emir Moeis.
Namun keputusan pimpinan ini diintrupsi salah satu anggota FPDI Perjuangan DPR, Eva Kusuma SundariDia mempertanyakan alasan penundaan penetapan tersebut, karena berdasarkan agenda harus diselesaikan dalam waktu sehari“Apa tidak sebaiknya diputuskan malam ini, karena dalam undangan disebutkan pengambilan keputusan malam ini,” tanya Eva kepada pimpinan sidang.
Menanggapi intrupsi tersebut, Emir Moeis yang didampingi Wakil Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Kosasi katakan, "Tadi saya sudah menanyakan kepada para anggota, dan sudah sepakat untuk ditunda sampai hari Senin".
Sebelumnya ketiga kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia yakni Krisna Wijaya, Perry Wardijo dan Halim Alamsyah dalam fit and proper test memaparkan visi dan misinya masing-masing dihadapan anggota Komisi XI DPR.
Dua kandidat yang berasal dari dalam BI masing-masing Perry Wiardijo dan Halim Alamsyah dalam fit and proper test dicecar seputar skandal Bank CenturySementara Krisna Wijaya yang mendapat giliran terakhir ditanya seputar kesanggupannya menjalankan programnya, sementara dirinya berasal dari luar BINamun Komisaris PT Bank Danamon Indonesia (Tbk) itu berharap bisa membawa perubahan di lembaga itu(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pungutan Fuel Surcharge Ternyata Ilegal
Redaktur : Tim Redaksi