jpnn.com, JAKARTA - Dharma Pertiwi dan unsur-unsurnya harus netral dari semua kegiatan politik praktis. Pasalnya, Dharma Pertiwi bukan organisasi politik atau organisasi partai politik.
“Jangan sampai ada pernyataan yang mengatasnamakan institusi Dharma Pertiwi, apalagi sampai dukung-mendukung kontestan peserta Pilkada 2018 atau Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019,” kata Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto pada acara penutupan Musyawarah Nasional Dharma Pertiwi XIII Tahun 2018 di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat (26/1).
BACA JUGA: Bawaslu dan Parpol Harus Mengawasi Verifikasi Data Pemilih
Ibu Nanny memjelaskan istri prajurit sebagai individu dan warga negara boleh ikut dalam politik praktis dengan catatan tidak menggunakan fasilitas dinas dan organisasi.
“Jangan sampai ada fasilitas, sarana dan prasarana dinas maupun organisasi yang digunakan untuk kegiatan politik praktis dan jangan ada atribut-atribut partai dan kontestan menempel di kompleks-kompleks perumahan dinas,” katanya.
BACA JUGA: Fadli Zon: Putusan MK Membuat Demokrasi Mundur
Ibu Nanny menyampaikan anggota Dharma Pertiwi yang mempunyai hak politik agar mempergunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.
“Kepada para anggota gunakanlah hati nurani dan akal pikiran yang sehat dalam menggunakan hak pilih tersebut, pilihlah calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi untuk memajukan pembangunan nasional,” tutupnya.(fri/jpnn)
BACA JUGA: Inikah Penyebab Parpol Cabut Dukungan di Detik-Detik Akhir?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Banyak Parpol Oleng, Terancam Tak Ikut Pemilu 2019
Redaktur & Reporter : Friederich