jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menggulirkan kebijakan zonasi sekolah untuk meningkatkan pemerataan yang berkualitas.
Peraturan Mendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mendorong peningkatan akses pada layanan pendidikan 12 tahun, serta menghilangkan kesenjangan partisipasi pendidikan antara yang kaya dan yang miskin.
BACA JUGA: 3 Tahun, Kemendikbud Revitalisasi 132 Museum
"Tidak boleh lagi ada sekolah favorit dan tidak favorit," kata Mendikbud Muhadjir Effendy memaparkan capaian tiga tahun di sektor pendidikan, Senin (23/10).
Guru besar Universitas Negeri Malang tersebut menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah membangun 1.191 sekolah baru, 239 sekolah satu atap, 52 SMP berasrama, 22 asrama untuk pendidikan khusus dan layanan khusus.
BACA JUGA: Ini Capaian Terbesar Kemendikbud di Era Jokowi
Afirmasi sarana prasarana sampai 2017 telah membangun 27.671 ruang kelas baru, 4.649 perpustakaan, 6.419 ruang praktik/laboratorium, dan 379 ruang unit kesehatan sekolah (UKS).
Selain itu pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah telah merehabilitasi 67.253 ruang belajar di berbagai wilayah tanah air.
BACA JUGA: Urus Penyetaraan Ijazah Sekolah Luar Negeri Cukup Dua Hari
Sementara revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan dilaksanakan dengan penerbitan peta jalan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Peta jalan revitalisasi SMK mendorong terjadinya hubungan yang baik antara dunia pendidikan dengan dunia industri.
"Tujuh persen kurikulum SMK itu yang menentukan industri. SMK harus punya hubungan kerja sama yang erat dengan industri," jelasnya.
Sampai 2017, Kemendikbud telah melatih 12.740 guru agar menjadi guru produktif, merekrut 15.000 guru Program Keahlian Ganda, serta menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Kerja sama dunia pendidikan dengan industri terus dilakukan. Tercatat sebanyak 3.574 industri telah bekerja sama dengan SMK.
Sebanyak 421 SMK menjadi lembaga sertifikasi profesi pihak satu (LSP-P1), 6 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) telah menjadi LSP pihak dua (LSP-P2).
Dan saat ini terdapat 1.304 Lembaga Kursus menjadi tempat uji komperensi (TUK).
"Pengembangan sektor prioritas nasional melalui penyiapan tenaga terampil terus dilakukan pemerintah. Tercatat sebanyak 89 SMK bidang Kelautan/Kemaritiman, 116 SMK bidang Pariwisata, dan 132 SMK bidang Pertanian telah dibangun sepanjang 2015 sampai 2017. Di era Presiden Jokowi, pendidikan vokasi salah satunya SMK melesat jauh," pungkas Muhadjir.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uji Kemahiran, Bahasa Indonesia jadi Modern
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad