Di Taman Nasional, Hanya PLN yang Diizinkan

Jumat, 05 Agustus 2011 – 11:14 WIB
Menteri Kehutanan H Zulkifli Hasan di Forum Pemred JPNN. Foto: Adrianto/Indopos/JPNN

GILIRAN Menteri Kehutanan H Zulkifli Hasan SE MM tampil, respons peserta forum pemred JP Group pun makin antusiasSebab, sebagian besar dari mereka adalah pemimpin redaksi di area yang memiliki hutan dan segala problematikanya

BACA JUGA: Industri Sawit Melawan Konspirasi Internasional

Kebetulan sekali! Dari sekian banyak pertanyaan, paling banyak justru soal izin pertambangan di Hutan Taman Nasional dan Hutan Konservasi! Dua status hutan itu betul-betul tidak boleh diutak-atik
Tidak boleh menebang pohon, dan tidak boleh menambang terbuka

BACA JUGA: Anindya Bicara Visi Bisnis Grup Bakrie

’’Kecuali untuk kepentingan PLN! Kalau untuk listrik negara, untuk kepentingan rakyat, kami izinkan,’’ jelas Zulkifli Hasan
Dalam tiga minggu ini, Menhut sudah meneken 3 izin baru geothermal, panas bumi untuk pembangkit listrik

BACA JUGA: Media dan Realitas seperti Salah Sambung

Satu di NTB (Lombok), dua di Jawa Barat.

jpnn.com - ’’Peraturan Pemerintahnya baru jadi sebulan iniJadi kalau ada investor di bidang geothermal, gas bumi, mikrohidro, dan soal energi sekarang kewenangan ada di saya, dan saya akan buka keran seluas-luasnya untuk dieksplorasi untuk kepentingan rakyat,’’ aku MenhutKhusus geothermal, kata dia, apalagi untuk suplay listrik PLN, pihaknya tidak akan mempersulit’’Paling lama tiga bulan Saya berani menjamin itu, karena authority untuk mengeluarkan izin itu ada di Menteri Kehutanan,’’ papar menteri yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) iniTetapi kalau tambang terbuka, seperti batubara, lanjut dia, itu prosesnya panjang dan harus klir

:TERKAIT Pertama, menyangkut kepentingan masyarakat luas, harus ada izin dari bupati, gubernur, menteri ESDM dan kalau berada di kawasan hutan sampai MenhutKedua, dampak lingkungannya juga harus dihitung secara cermat Apalagi, lokasi tambang itu berada di perbukitan yang rawan longsor, rawan banjir, dan rawan bencanaKarena itu, analisis dampak lingkungannya harus benar, tidak boleh error Kemarin, Menteri Energi Australia juga hadir di kantor Menhut, menanyakan mengapa kali ini izin penambangan lebih rumit, repot dan prosedurnya berbelit’’Kalau di wilayah Hutan Taman Nasional dan Konservasi memang susahKalau di Hutan Tanaman Industri, tinggal di negosiasi Business to BusinessKalau kesulitan saya bisa bantu mediasi Semua harus klir,’’ ungkap ZulkifliBagaimana dengan belasan perusahaan yang memiliki kontrak karya eksklusif itu? Seperti penambangan emas dan tembaga Freeport Indonesia di Tembaga Pura, Timika.

Lalu, PT Inco, pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, PT Newmont Nusa Tenggara di Lombok, dan belasan perusahaan raksasa lainnya? ’’Yang kami lakukan adalah renegosiasi Memang tidak adil, kalau pajak pertambangan itu hanya Rp 1.000 per kilogram? Itu hanya 0,3 persen dari hasilnya, kurang dari ukuran zakat fitrah 2,5 persen,’’ keluh pemilik sabuk hitam Kyokushin karate itu Lama-lama, lanjut dia, sumber daya alam kita bisa habis terkuras, sementara perolehan negara dari sektor itu sangat minimTidak sebanding dengan perolehan investornyaMasyarakat juga tidak banyak mendapatkan banyak manfaat dari pertambangan’’Inilah yang tengah dibuat program, agar tidak boleh perusahaan itu mengekspor bahan bakuSemua harus diolah di dalam negeri dulu, jika perlu dikirim sudah menjadi bahan jadi.

Dengan begitu value-nya bisa dirasakan semua,’’ paparnyaBagaimana dengan kebun kelapa sawit? Konon, izin untuk memperluas lahan sawit sering terkendala izin Menhut? ’’Ah, nggaklah! Saya sudah jelaskan di manamana, kami justru mendorong pengusaha sawit untuk memperluas lahan, dan menaikkan produksinya Karena ada 12 juta hektare lahan kosong, dan sudah berizin? Bahkan sudah lama mengantongi izin, tetapi tidak segera digarapItu kan sayang sekali?’’ kata Menhut yang dimoderatori Bambang Janu, Pemred Kaltim Post ituYang dilarang, kata Zulkifli, adalah membuka hutan lagiApalagi menebang pohon di area Taman Nasional dan Hutan Konservasi? ’’Jadi yang tidak boleh itu merusak hutanKalau mengembangkan sawit ya boleh bangetKita dorong untuk ituDitata, diatur yang baik, ditempat yang boleh untuk tanaman industriKami pro pertumbuhan yang tinggi, tetapi kami juga harus peduli lingkunganKalau hutan itu rusak, biaya rekonstruksinya bisa lebih mahal dari keuntungan usaha itu,’’ jelas dia Industri Sawit, kata Menhut, akan dibela habis-habisan termasuk melawan kampanye negatif di luar negeri.

Dia beberapa kali ’’bertengkar’’ dengan Greenpeace’’Saya tantang mereka! Menhut merusak hutan di mana? Tunjukkan di mana? Kita boleh berdebat di mana saja, termasuk di kantor merekaDi jalanan juga bolehPengusaha nasional, saat menghadapi persoalan di luar ya kita bela, tetapi di dalam negeri tetap harus tertibSaya tahu sawit kita pernah diisukan mengandung kolesterol! Padahal, hasil penemuan di AS, sawit itu memiliki titik didih paling baik,’’ paparya(don)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inflasi Menurun, Pendapatan Per Kapita Naik


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler