Di Tengah Isu Penundaan Pemilu, Golkar Serius Garap Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Jumat, 25 Februari 2022 – 20:40 WIB
Politikus senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menyebut perpanjangan masa jabatan Presiden RI masih bisa terjadi asalkan dilakukan sesuai dengan konstitusi.

Hal itu dikatakan Mekeng setelah ramai isu tentang usulan menunda pelaksanaan Pemilu 2024, seperti disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin.

BACA JUGA: Airlangga Bakal Dicatat Sebagai Ketum Golkar Perusak Demokrasi

"Jadi, yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng melalui keterangan persnya, Jumat (25/2).

Legislator Komisi XI DPR RI itu mengatakan Partai Golkar serius soal memperpanjang masa jabatan presiden.

BACA JUGA: Istri Jadi Bandar Arisan Online Fiktif, Anggota Polisi Ini Langsung Digulung

Toh, kata dia, perpanjangan masa jabatan itu seirama dengan keinginan masyarakat yang mengaku puas dengan kepemimpinan Indonesia di bawah Joko Widodo (Jokowi).

Golkar, kata Mekeng, akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan menggelar komunikasi ke partai politik di parlemen.

BACA JUGA: Mencoba Melawan, Perampok dan Pemerkosa Mahasiswi Disikat Polisi, Dor Dor

“Tentu harus melibatkan semua parpol di parlemen dan unsur DPD RI," beber pria kelahiran 8 Desember 1963 itu.

Mekeng menyebutkan ide perpanjangan jabatan presiden juga didasari dari sisi ekonomi.

Menurutnya, perekonomian di Indonesia akan terganggu atau defisit jika pada 2024 dilaksanakan pemilu.

Mulai 2023, defisit APBN tidak boleh lebih dari tiga persen. Defisit anggaran negara kembali ke aturan UU keuangan negara yaitu berada di bawah tiga persen.

"Kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya,” beber Mekeng.

Di sisi lain, biaya untuk Pemilu cukup besar, yaitu mencapai Rp 100 triliun dan harus dipenuhi negara.

Sementara itu, aktivitas UMKM harus berjalan. Selama Covid-19, banyak UMKM disubsidi pemerintah agar bisa bertahan.

“Kalau semua berhenti karena pemilu, kan, bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional,” tutur Mekeng. (ast/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dor Dor Dor, 2 Pemuda Langsung Tersungkur, Kasusnya Berat


Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler