jpnn.com - MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengaku siap mengevaluasi Perda Lembaga Adat Daerah (LAD) yang dianggap sebagai pemicu utama konflik antara Pemkab Gowa dan pihak keluarga kerajaan Gowa.
Meski begitu ia mengatakan, evaluasi tersebut tidak serta merta bisa dilakukan. Butuh proses dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: Rugikan Negara Rp 90 Juta, Mantan Kepala BPBD Ditahan
"Itu semua kan ada prosesnya, ada judicial review, legislatif review, dan eksekutif review, dan semua itu sementara berjalan prosesnya," kata Syahrul saat ditemui usai melakukan pencanangan tanam serentak pada 1.000 titik di taman Maccini Sombala of Indonesia (MoI), Selasa (27/9).
Syahrul mengatakan, pihaknya secara diam-diam telah turun tangan untuk mengatasi masalah di Gowa tersebut.
BACA JUGA: Yeee Katanya Tutup Semua, Tuh Masih Banyak Lokalisasi Yang Buka
Katanya, ia tidak perlu memberikan pengumuman jika ia sebenarnya sudah campur tangan.
Syahrul tidak mau, ketika terang-terangan turun dianggap membantu bupati dan muncul anggapan miring lainnya. "Kita turun tangan tapi tidak diumumkan, sudah jalan ini mediasinya," sebutnya.
BACA JUGA: Mulai 1 Oktober, Tarif Airport Tax Rp 100 Ribu
Soal tindakan anarkis berupa pembakaran Gedung DPRD Gowa, katanya itu tidak bisa ditoleransi.
"Cara-cara anarkis dalam bentuk apa saja, kita tidak setuju. Kalaupun ada kekurangan, ada yang perlu dibenahi, mari kita duduk sama-sama, kita kembali ke aturan yang ada," tuturnya.
Ia pun meminta Kapolda untuk mengusut secara tuntas siapa pun yang membakar Gedung DPRD tersebut.
"Usut tuntas, itu kan gedung milik rakyat, uang rakyat yang dipakai bangun itu, tidak boleh dibiarkan begitu," tegasnya.
Terkait rencana pembatalan Perda LAD, Syahrul belum mau mengarah ke sana. Katanya, tidak mudah mencabut Perda. Apalagi jika proses pembentukannnya berjalan sesuai aturan.
"Saya juga sudah bicara dengan Kemendagri. Tidak ada ucapan yang mengatakan perda ini diserahkan ke Pemprov. Kami sama-sama evaluasi. Tidak mungkin juga ketika pemprov cabut, sementara Mendagri tidak setuju itu kan repot lagi di belakang hari. Jadi kita sama-sama bentuk timnya," papar Syahrul.
Kepala Biro Hukum dan HAM Sulsel, Lutfie Nasir menambahkan, pihaknya siap melakukan evaluasi asal sudah ada petunjuk resmi dan Kemendagri.
Sejauh ini, Lutfie mengaku belum dapat titik terang poin mana dalam perda yang butuh evaluasi.
"Kita pasti evaluasi, tetapi kita tunggu petunjuk dulu. Kami juga mengamati setiap perkembangan yang ada. Peraturan ini lahir dari proses hukum yang panjang, begitu pun ketika dievaluasi apalagi sampai dicabut," pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Anton Charliyan mengaku sudah mendeteksi para pelaku pembakaran Gedung DPDR di Gowa.
Dari hasil menyelidikan, dipastikan ada tiga orang pelaku utama. Selain itu, ada dua orang yang membantu mengangkat kursi.
"Pelaku menggunakan bensin dan mercon. Kami minta, siapa saja itu agar menyerahkan diri. Orang Bugis-Makassar itu punya sikap yang kokoh. Berani berbuat, berarti berani bertanggung jawab," ujar Anton saat ditemui, kemarin.
Ia pun mengaku sudah menyebar tim ke beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian mereka. Dari deteksi terakhir, ketiga pelaku masih berada di wilayah Gowa.
Menurut Anton, masalah di Gowa ini cukup kompleks. Makanya, ia minta kepada semua pihak agar bersinergi dalam melakukan penanganan.
Lebih dari itu, Anton berharap agar masyarakat Gowa bisa paham dan meminta agar semua menahan diri.
"Kita minta jangan memperkeruh suasana. Kita pahami, kondisi dengan adanya persoalan di Gowa itu dimanfaatkan oknum pihak ketiga untuk tambah mengacaukan suasana," lanjut Anton.
Mediasi antara dua belah pihak pun terus diupayakan Anton. Pengamanan saat ini dipusatkan pada empat titik. Selain di Kantor DPRD Gowa, juga di Balla Lompoa, Kantor Bupati, dan rumah Maddusila. (iad/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wuihh, Mantan Suami Ussy Sulistiawati Janjikan Rp 400 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi