Dianggap Lamban, Dewan Panggil Kapolda Maluku

AMBON - DPRD Maluku dalam waktu dekat akan mengundang Kapolda Maluku, Brigjen Pol Syarif GunawanKapolda akan dimintai keterangan terkait bentrok antar warga Kota Ambon yang terjadi Minggu (11/9).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku, Max Pentury mengaku, baru mendapat surat undangan pimpinan dewan  terkait rapat koordinasi antara pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan Komisi A.’’Undangan itu untuk menyikapi bentrok yang terjadi

BACA JUGA: Kaum Muda Ambon Sepakat Akhiri Konflik

Memang sedianya rapat koordinasi dilakukan hari ini (kemarin) namun ditunda besok (hari ini)’’kata Pentury kepada Ambon Ekspres (JPNN Grup), Rabu (14/9).

Anggota DPRD Maluku lainnya, Hendrik Sahureka berharap, ketahanan warga kota tetap terjaga dan tidak lagi terlibat bentrok.’’Konflik harus diminimalisirDan perdamaian harus maksimalkan

BACA JUGA: Ditinggal Mudik, Ruko dibobol

Jangan sampai terjadi konflik lagi,’’ harap Sahureka.

Soal kelambanan dewan menyikapi bentrok yang terjadi, Pentury dan Sahureka mengakui, dewan lamban bersikap karena wakil rakyat sementara reses di daerah pemilihan masing-masing.’’memang kita terlambatTapi sebagai wakil kita mengendap dan turun langsung di wilayah-wilayah yang terjadi bentok bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Ambon serta tokoh agama dan masyarakat mendamaikan warga yang bentrok,’’papar mereka.

Tak hanya itu, mereka berharap, pemerintah maksimal menangani pengungsi agar tidak terjadi kecemburuan sesama warga.’’kami ingatkan agar para pengungsi tidak dipinggirkan dan disingkirkan

BACA JUGA: Berkabut, Jadwal Penerbangan di Jambi Kacau

Pegungsi harus ditangani secara baikSebagai wakil rakyat kami terus memantau penanganan pengungsi,’’pungkas mereka.

Sementara itu, dari DPRD Kota Ambon, Ketua DPRD  Reinhard Toumahu mengatakan pihaknya berupaya semaksimal mungkin menciptakan suasana Ambon yang betul-betul kondusifDia juga menyesalkan lambannya aparat intelejen dan keamanan, merespon situasi.

Kepolisian dinilai lambat dalam menetralisir kondisi kemanan sehingga insiden ini terjadiDisisi lain, aparat organik juga terbagi untuk pengamanan pilkada-pilkada yang berlangsung di beberapa tempat, karena itu terjadi kekurangan aparat, karena itu diharapkan bantuan pusat untuk menetralisir situasi.

Hari ini, Kapolres Pulau Ambon dan Pp Lease AKBP Djoko Susilo, Dandim 1504/Ambon Letkol Inf JLumbantoruan akan dimintai penjelasan terkait konflik yang kembali terjadi di Kota Ambon“Sesuai rencana, besok (hari ini) Kamis (15/9) komisi I akan memanggil  mereka untuk meminta penjelasan terkait dengan bentrokan tersebut,” kata Ketua Komisi I PDRD Kota Ambon Jafry Taihutu.

Selain memanggil Kapolres dan Dandim, komisi I DPRD Kota Ambon juga akan melakukan  tatap muka dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas PU, guna meminta pejelasan mereka perihal penanganan pengungsi, penangangan rumah penduduk yang terbakar, serta masalah kesehatan pengungsi di lokasi-lokasi pengungsian“Ada pengungsi yang saat ini menempati gedung  DPRD Kota Ambon, mereka harus mendapat perhatian dari pemerintahJumlah mereka itu sebanyak 250  kepala keluarga  atau sekitar 250 jiwa,” ungkapnya.

Para pengungsi yang menempati gedung DPRD Kota Ambon, lanjut Taihutu, berasal dari Mardika, yang mengungsi karena rumah-rumah terbakar, serta takut dengan keselamatan merekaSelain pengungsi dari Mardika, ada juga pengungsi dari Talake, Waringin, yang harus segera mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah(YOS/FAS/MG2)

BACA ARTIKEL LAINNYA... John Pieris: Tragedi Ambon Diremot dari Jakarta