JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar menjelaskan, KPK akan menggandeng Kemendagri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengawasi pengelolaan keuangan di daerah.
Pembicaraan tahap awal, Haryono kemarin bertemu Mendagri Gamawan FauziDijelaskan Haryono, lintas instansi ini nantinya membentuk tim khusus yang akan langsung turun ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan
BACA JUGA: Dugaan Korupsi Minahasa dan Minsel Masuk KPK
"Kita prioritaskan daerah-daerah yang rawan korupsi dan juga kawasan Indonesia TimurBACA JUGA: Banyak Kada Terlibat Korupsi, Gamawan Sedih
Dikatakan Haryono, tim yang dibentuk lintas instansi itu nantinya akan fokus mengawasi penggunaan APBD dan pengadaan barang dan jasa
BACA JUGA: Hanya Jerat Penerima, KPK Bikin Curiga
Upaya pengawasan ini, lanjutnya, akan diikuti dengan pendidikan kepada aparat daerah, agar punya kompetensi yang mumpuni dalam mengelola uang"Agar mereka tahu, kalau uang negara itu tidak bisa diambil begitu sajaIni, selama ini, disuruh membuat pengeluaran fikti, iya-iya juga," ucap Haryono.Dikatakan, pertemuan dengan Gamawan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU)Materi MoU akan dirumuskan terlebih dahulu oleh pejabat eselon I di masing-masing instansiRencananya, paling lambat pekan depan MoU sudah ditandatangani(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yakin Konflik Tarakan Berakhir
Redaktur : Tim Redaksi