jpnn.com, NORWEGIA - Menteri LHK Siti Nurbaya hadir pada Minister Luncheon “Financing and Implementation of The New Global Biodiversity Framework” pada Selasa (2/7) lalu.
Kegiatan ini ada dalam rangkaian acara Pertemuan Tingkat Tinggi Keanekaragaman Hayati (High Level Meeting on Biodiversity) yang diselenggarakan di Hotel Britania Trondheim, Norwagia.
BACA JUGA: Menteri Siti Ungkap Rahasia Indonesia Bisa Tekan Deforestasi
Minister Luncheon Financing and Implementation of The New Global Biodiversity Framework dibuka oleh Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Ola Elvestuen, dengan moderator Direktur UNEP-World Conservation Monitoring.
Tiga ahli berkelas internasional hadir mempresentasikan beberapa hal terkait Financing and Implementation of The New Global Biodiversity Framework.
BACA JUGA: Menteri Siti Usul Tingkatkan Peran Bisnis untuk Pendanaan Biodiversity
BACA JUGA : Pelurusan Pernyataan Darmono soal Pendidikan Agama tak Perlu Diajarkan di Sekolah
Ketiganya yaitu: Direktur Program Global Environment Facilities (GEF) Gustavo Fonseca, Deputi Direktur Lingkungan Hidup OECD Anthony Cox, dan Profesor Universitas Oslo di bidang Hukum Prof. Christina Voight.
BACA JUGA: Intervensi Regulasi dan Penegakan Hukum Kunci Turunkan Deforestasi Indonesia
“Pertemuan Tingkat Tinggi dalam rangka 9th Trondheim Biodiversity Conference, berpandangan bahwa aspek pembiayaan yang berkelanjutan adalah salah satu elemen penting dalam implementasi Kerangka Kerja Global Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 (the post 2020 Global Biodiversity Framework)," ujar Menteri Ola.
Gustavo Fonsecam dalam presentasinya memaparkan kebijakan dan dukungan GEF terhadap upaya pembiayaan bagi penerapan Kerangka Kerja Global Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 (the post 2020 Global Biodiversity Framework).
Selanjutnya Anthony Cox memaparkan bahwa peran dan kontribusi bisnis, praktek ekonomi dan keuangan untuk mendorong aksi konservasi keanekaragaman hayati.
Terakhir Prof Christina memaparkan langkah untuk menjamin penerapan Kerangka Kerja Global Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 yang terinspirasi dari pendekatan penerapan Kesepakatan Paris (Paris Aggreement).
BACA JUGA : FHI Desak Masalah Honorer Masuk Prioritas 100 Hari Kerja Jokowi
“Dalam bidang finansial Indonesia aktif mengembangkan inovasi solusi untuk mendapatkan dukungan kegiatan konservasi dari kementerian dan lembaga non kementerian, pemerintah daerah, CSO, dunia usaha, media dan para pihak terkait, seperti ekowisata berbasis masyarakat di Tangkahan Sumatera Utara, adopsi pohon dan mengusulkan ekonomi berkelanjutan/Green Sukuk," ujar Menteri Siti.
“Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati dalam penerapan Kerangka Kerja Global Keanekaragaman Hayati Pasca 2020 dibutuhkan upaya kolaboratif dalam memobilisasi sumberdaya pembiayaan dari berbagai sumber dan berbagai pemangku kepentingan”, tambah Menteri Siti.
Selanjutnya menanggapi topik bahasan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa anggaran pemerintah untuk keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya alam terbatas.
Oleh karena itu Menteri Siti setuju usulan untuk memperkuat/memperbaharui skema REDD+ agar nilai sumber daya alam dan upaya konservasi keanekaragaman hayati mendapatkan apresiasi nilai/harga yang lebih baik.
"Sebagai bagian komitmen politik, Indonesia telah meluncurkan Low Carbon Development Strategy pada Mei 2019 lalu," pungkas Menteri Siti
Turut hadir pada Minister Luncheon “Financing and Implementation of The New Global Biodiversity Framework” tersebut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno, dan Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Laksmi Dhewanti. (adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Karya KLHK Diuji Menuju Top 45 Inovasi Pelayanan Publik
Redaktur & Reporter : Natalia