jpnn.com - JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi hasil Mukhtamar ke-VIII Surabaya mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (6/2). Mereka datang guna memberi pemahaman tentang keabsahan sekaligus perubahan nomenklatur kepengurusan PPP di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Sehingga bila ada keluhan atau pengaduan terkait perilaku penyelenggara pemilu yang menimbulkan dampak terhadap proses pencalonan khususnya dari PPP, DKPP bisa melakukan langkah antisipasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA: Wakapolri Tampik Isu Bareskrim Hendak Geledah Gedung KPK
“Sebelumnya kami juga mendatangi KPU dan Bawaslu untuk memberikan pemahaman tentang surat-surat keabsahan DPP PPP hasil muktamar di Surabaya,” ujar Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.
Menanggapi kehadiran Romy dan kawan-kawan, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie berharap dualisme yang terjadi di tubuh PPP dapat segera selesai.
BACA JUGA: Ini Alasan Jaksa Agung Prioritaskan Eksekusi Mati Mustofa
“Mudah-mudahan habis gelap terbitlah terang,” katanya.
Jimly menyampaikan bahwa pihaknya tidak bisa turut campur dalam hal teknis kepartaian. DKPP menurutnya hanya menegakkan kode etik terkait penyelenggara pemilu.
BACA JUGA: Anak Buah Megawati Kritik Cara Jokowi Bikin APBNP
“Kami berterimakasih kepada Pak Romy telah berkunjung ke sini. Cuma kami tidak bisa terlalu jauh. Penyelenggara pemilu akan berjalan sesuai aturan hukum dan etika yang berlaku dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kompolnas: Budi Waseso Oke Tuh
Redaktur : Tim Redaksi