jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman kelulusan tes PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dari honorer K2 belum juga dilakukan. Alasan pemerintah menunggu usulan ulang formasi dari 370 pemda seluruhnya masuk sehingga bisa diumumkan serentak.
"Harus diumumkan serentak. Kalau enggak, bisa jadi masalah," ujar Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang ditemui usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (18/3)
BACA JUGA: Bamsoet: Skema P3K Solusi Terbaik Tenaga Honorer K2
Dia mengungkapkan, dari 370 daerah yang telah melakukan tes PPPK, baru 294 siap dengan anggaran gaji. Hal ini bisa dimaklumi karena sejumlah pemda sebenarnya belum siap anggaran tapi terpaksa melakukan rekrutmen PPPK.
"Jadi daerah ini takut karena didemo honorer K2. Makanya meski anggaran enggak punya mereka terpaksa melakukan rekrutmen, kendati harus menggeser dana belanja lainnya," tutur Bima.
BACA JUGA: Kepala BKN Pastikan Honorer K2 Lolos Passing Grade Otomatis Lulus PPPK
BACA JUGA: Kepala BKN Pastikan Honorer K2 Lolos Passing Grade Otomatis Lulus PPPK
Karena proses awal sudah tidak ada dana, akibatnya, ketika diminta mengusulkan formasi ulang yang disesuaikan kemampuan APBD, banyak pemda mengalami kesulitan. Bila daerah hanya mengusulkan formasi sedikit sesuai anggaran yang tersedia, akan didemo honorer K2 lagi.
BACA JUGA: Upah Guru Honorer K2 Rp 10 Ribu per Hari, Beli Beras Rp 8 Ribu
BACA JUGA: Kuasa Hukum Honorer K2: Pak Jokowi Hanya Berjanji Berjanji Berjanji
"Kami sebenarnya prihatin juga. Sebenarnya, tidak perlu memaksakan diri untuk merekrut PPPK tahap satu. Kan masih ada tahap dua juga. Kalau sekarang kan jadi menghambat 294 daerah yang sudah siap. Namun, mudah-mudahan dalam pekan ini sudah siap semuanya," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Penyelesaian Masalah Honorer K2 Bukan Hal Rumit
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad