Didesak, Audit Bantuan Gempa

JAKARTA - Sejumlah anggota DPR RI dan DPD asal Sumatera Barat (Sumbar) mendesak agar Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Sumbar segera membentuk tim pemeriksa, guna melakukan audit terhadap berbagai institusi dan lembaga yang selama ini telah menghimpun dana lokal dan internasional dengan dalih untuk membantu para korban bencana alam gempa bumi di Sumbar yang terjadi Rabu (30/9) lalu.

"Audit terhadap berbagai institusi dan lembaga pengumpul dana tersebut harus dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat korban bencana gempa, sebelum dan sesudah menerima bantuanKalau memang terukur manfaatnya, maka DPR tentu akan memperkuat posisinya ke depan

BACA JUGA: Irman: Itu Hanya Kebetulan Saja

Kalau ternyata belum, kita akan carikan formulasinya, agar keberadaan institusi atau LSM itu bisa bekerja secara lebih baik," kata anggota DPR asal Sumbar, Prof Irwan Prayitno, di Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).

"Jangan seperti yang kita saksikan sekarangSemua pihak mengklaim membantu, sementara kondisi ke arah perbaikan masyarakat korban gempa terasa sangat lamban

BACA JUGA: Suksesi Jaksa Agung Mulai Mengemuka

Kondisi ini hendaknya juga dicermati oleh Satkorlak secara cerdasJika tidak, justru kehadiran banyak pihak yang mengklaim dirinya sebagai lembaga yang membantu korban bencana itu, akan menjadi masalah baru lagi," ujar Irwan.

Hal yang sama juga diungkap oleh anggota DPD asal Sumbar, Alirman Sori

BACA JUGA: KPU Harus Lebih Berani dan Berwibawa

"Audit jangan dipahami sebagai tindakan yang didasari atas kecurigaanDi mana pun, audit harus dilihat dalam perspektif alat ukur untuk mengetahui sebuah pekerjaanTermasuk (untuk) kerja sosial dalam membantu masyarakat yang terkena musibah becana alam," kata Alirman.

Alirman mengakui, di satu sisi sebagai orang Minang, dia merasa tergugah juga dengan spontanitas masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional dalam merespon bencana gempa yang terjadi di Sumbar tersebutNamun di sisi lain, dia pun terenyuh setelah mengetahui bahwa banyak di antara niat baik masyarakat dunia itu tidak tepat sasaran"Untuk sinkronisasi terhadap dua fenomena tersebut, diperlukan audit oleh pihak independen," saran Alirman.

Sementara Taslim, anggota DPR asal Sumbar yang saat ini ditugaskan pada Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur, meminta agar Pemerintah Provinsi Sumbar segera mempersiapkan rencana rekonstruksi dan rehabilitasi kawasan bekas gempa secara sempurna"Rencana rekonstruksi dan rehabilitasi itu sangat mendesak dipersiapkan, seiring dengan akan berakhirnya masa tanggap darurat di Sumbar," ujar Taslim.

Taslim juga mengkritisi pernyataan Gubernur Sumatera Barat yang menyebut bahwa masa rekonstruksi dan rehabilitasi bagi Sumbar akan memakan waktu dua tahun"Saya hitung, itu sama saja dengan menelantarkan masyarakat lebih lamaDua tahun itu sama dengan 730 hariItu waktu yang terlalu lama bagi masyarakat untuk bisa hidup normal kembaliKami di Komisi V DPR ini sudah ambil ancang-ancang agar masa rekonstruksi dan rehabilitasi itu harus tuntas dalam waktu 1 (satu) tahun saja(Tapi) niat baik Komisi V ini bisa saja mentah kembali, jika Pemprov Sumbar mengajukan waktu dua tahun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi," tegasnya.

Selain itu, Taslim pun sangat berharap agar ke depan Pemprov Sumbar dapat lebih membuka dialog dengan wakil-wakil rakyat asal Sumbar yang ada di DPR"Kebuntuan komunikasi yang selama ini terjadi antara Pemprov Sumbar dengan anggota DPR harus dicairkanMari kita duduk bersama untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat dan daerah Sumatera Barat," harapnya.

Di tempat terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Gajahmada (UGM), Refrisond Baswir, menyarankan agar Pemprov bersama Satkorlak PB Sumbar segera membentuk wadah baru yang berfungsi sebagai pengawas terhadap semua aktivitas bantuan yang diberikan"Dalam kondisi saat ini, tidak logis kita mempercayakan soal-soal pengawasan hanya kepada pemda atau Satkorlak sajaHarus ada wadah baru yang melibatkan masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan bantuan," desak Sony, sapaan akrab Revrisond Baswir.

Sony pun mencontohkan Yogyakarta, yang saat ini telah memiliki wadah baru bernama "Forum Yogya Bangkit", dengan misi melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan penerimaan dan pemberian bantuan, baik bantuan lokal maupun asingSemua dipantau oleh Forum Yogya Bangkit ini, termasuk masyarakat dan daerah penerima bantuanDan semua itu, katanya pula, berjalan dengan sangat transparan.

Ditanya soal perlu tidaknya Satkorlak PB Sumbar membentuk tim audit independen guna mengevaluasi lalulintas bantuan bagi masyarakat Sumbar, Revrisond menegaskan bahwa itu sangat diperlukan"Tim audit independen itu sangat diperlukanAnggota tim berasal dari perwakilan masyarakat dan Satkorlak, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRDWadah ini sesuai dengan fungsinya, menugaskan auditor untuk mengaudit lalulintas keuangan dan barang yang berhubungan dengan bantuan bagi korban bencana gempa bumi," tuturnya.

Dikatakan Revrisond lagi, tim audit atas alasan transparansi, bisa juga meminta data kepada PPATK guna mengetahui negara dan LSM asing mana saja yang telah mengirimkan bantuan dana untuk bencana tersebutBaik itu bantuan yang melalui Pemprov Sumbar, lewat Satkorlak, maupun melalui LSM-LSM di IndonesiaSemua itu katanya pula, harus dibukakan ke publik(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabinet Dituding Hanya untuk Perkuat Citra SBY