Diduga 2,2 Juta NIK Ganda di Jatim

Rabu, 24 Juni 2009 – 10:59 WIB
JAKARTA- Daftar pemilih tetap (DPT) pemilu presiden bisa jadi bermasalah seperti pemilih legislatifDugaan adanya persoalan mulai muncul ke permukaan

BACA JUGA: KPU Tak Kompak Soal Perppu KTP

Organisasi masyarakat, Pemuda Pancasila, mengklaim telah menemukan adanya dugaan nomor induk kependudukan (NIK) ganda dalam DPT di Provinsi Jatim
Berdasar penelusuran mereka, jumlahnya sekitar 2,2 juta pemilih.
 
"Ini temuan di 35 kabupaten/kota (di Jatim), belum semuanya," kata La Nyalla M

BACA JUGA: Polisi Cocokkan Data Pejabat BUMN di Timses Capres

Mattalitti, koordinator Pemuda Pancasila wilayah Jatim, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (23/6)
Tiga kabupaten/kota yang belum diketahui dugaan NIK ganda adalah Lumajang, Lamongan, dan Jombang.
 
Dia menyatakan, terdapat puluhan ribu hingga ratusan ribu NIK ganda di setiap kabupaten/kota di Jatim

BACA JUGA: Menlu Pesimis soal Minat Pemilih Luar Negeri

Di Kabupaten Sampang terdapat 212.362 pemilih, Sidoarjo 25.756, dan Kabupaten Malang 315.213 pemilih dengan NIK gandaBegitu juga halnya di Jember, terdapat 424.878 pemilih dengan NIK ganda"Jember adalah yang terbesar," jelasnya.
 
Menurut dia, hasil temuan itu berdasar penelusuran Pemuda PancasilaSetelah KPU menetapkan DPT pada 31 Mei, ormasnya langsung melakukan investigasi selama seminggu"Data ini detail per kecamatanLengkap dengan nama-namanya," klaimnya.
 
Atas temuan itu, Pemuda Pancasila meminta KPU untuk memperbaiki DPT tersebutDia mengingatkan berapa partisipasi pemilih di Jatim di pemilihan gubernur dan pemilu legislatifHanya ada sekitar 15 juta orang yang menggunakan hak pilihnya"Silakan dinilai sendiri dengan jumlah DPT sekarang," ujarnyaSebagai informasi, DPT pilpres untuk Jatim berjumlah 29.765.243 pemilih.
 
Secara terpisah, anggota KPU Andi Nurpati menyatakan, KPU belum mengetahui laporan tersebutPada prinsipnya, jika memang ada kekeliruan, KPU siap untuk memperbaiki DPT tersebut"Kalau itu kekeliruan, menurut saya, wajib diperbaiki," ujarnya.
 
Dia menambahkan, KPU saat ini siap menerima laporan dari panwas atas rekomendasi DPTJika laporan dari panwas menyatakan ada DPT yang bermasalah, KPU wajib untuk menindaklanjutinya"Secepatnya dilaporkan karena ini juga terkait pengadaan logistik untuk pilpres," tandasnya(bay/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPI Seriusi Iklan Mega-Prabowo


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler