jpnn.com - jpnn.com - Ormas Pagar Jati dan Aliansi Masyarakat Nganjuk mendorong anggota DPRD Kabupaten Nganjuk untuk mengadakan rapat paripurna pemakzulan Bupati Taufiqurrahman.
Pengunjuk rasa beralasan Taufiqurrahman tidak layak memimpin Nganjuk setelah terjerat kasus dugaan korupsi.
BACA JUGA: Duh... Lima Bocah Dicabuli, Pelakunya Teman Sendiri
Apalagi, sejak 5 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bupati sebagai tersangka karena keterlibatannya dalam sejumlah proyek APBD.
Mereka mengggelar aksi tolak bupati itu depan kantor DPRD Nganjuk di Jalan Gatot Subroto.
BACA JUGA: Akhirnya Anggota Dewan Melunak Juga
Kemudian mereka berdialog di ruang badan musyawarah (bamus).
Selain pimpinan yang diwakili Wakil Ketua DPRD Sumardi, sejumlah anggota lintas komisi mengikuti pertemuan selama 30 menit tersebut.
BACA JUGA: Eh, Politikus PD Dukung Bupati Katingan Tetap Kerja
Ketua Pagar Jati Indonesia Kabupaten Nganjuk Agung Prasetyo menyatakan, ada beberapa tuntutan yang diminta kepada DPRD Nganjuk.
Salah satu yang paling mendesak adalah mengadakan rapat paripurna DPRD mengenai pemakzulan Bupati Taufiqurrahman.
''Sebagai tersangka, kami anggap bupati tidak pantas lagi memimpin Nganjuk,'' kata Agung, lalu menyebutkan bahwa di luar langkah hukum perlu ada upaya politis DPRD.
Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Taufiqurrahman sebagai tersangka sejak 5 Desember 2016.
Dia dijerat pasal 12I dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Taufiqurrahman diduga terlibat dalam sejumlah proyek APBD mulai 2008-2015 lalu.
Dia juga diduga menerima gratifikasi dari sejumlah proyek tersebut. (baz/ut/c22/diq/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPRD Katingan Belajar Cara Lengserkan Bupati ke Garut
Redaktur & Reporter : Natalia