jpnn.com - jpnn.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2017 akan segera disahkan. Anggota DPRD Batam mulai melanak, tidak lagi ngotot untuk memaksakan pokok-pokok pikiran mereka dari hasil reses masuk dalam APBD.
"Mudah-mudahan minggu ini (APBD) sudah selesai. Ego sektoral masing-masing harus dibuang demi masyarakat dan kemajuan Batam," kata Sallon Simatupang, Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Selasa (10/1).
BACA JUGA: DPRD Panggil Enam Pengelola Toko Penjual LKS
Sallon yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam mengaku, saat ini semua Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah masuk tahap finalisasi.
"Sudah difinalisasikan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Batam," ucapnya.
BACA JUGA: Penjual Buku LKS Bantah Main Mata dengan Pihak Sekolah
Ditambahkan dia, setelah finalisasi selesai, maka masuk ke tahap paripurna pengesahan KUA-PPAS. Sekaligus penyerahan Rancangan APBD. Selanjutnya RAPBD ini dibahas dan terakhir disahkan di paripurna.
"Ada beberapa tahapan lagi. Tentu butuh waktu. Harapan kita minggu ini selasai," harap Sallon.
BACA JUGA: Geram, Wali Kota Minta Para Terlibat Kasus LKS Disanksi
Pembahasan RAPBD ini, diakuinya, tidak akan memakan waktu. Pasalnya semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah membahasnya. Apalagi, kedua lembaga pemerintah ini sepakat menyelesaikan.
"RAPBD, satu dua hari saja sudah selesai. Makanya harus segera diselesaikan," terangnya.
Menurut Sallon, apabila APBD belum disahkan akhir bulan ini, akan berimbas kepada program kegiatan. Peraturan Wali Kota (Perwako) yang menjadi alternatif dinilai hanya mampu membayar biaya rutinitas saja.
"Jangan sampai perwako keluar, APBD belum disahkan. Karena perwako hanya mampu membayar biaya rutinitas, seperti biaya listrik, air, transportasi (bus Damri) dan operasionalnya," jelasnya.
Begitu juga dengan proses-proses lelang, gaji satgas kebersihan dan tenaga honorer bakal telat. "Termasuk juga gaji kita di dewan, bulan Januari saja belum dibayarkan," tuturnya.
Terkait perwako mengeluarkan anggaran 1/12 dari APBD, politisi Nasdem itu mengaku bisa saja. Akan tetapi mengeluarkan anggaran 1/12 itu akan lebih rumit dan memakan waktu yang lebih lama.
"Makanya kita berharap jangan sampai keluar perwako ini. Dan APBD segera disahkan," ucapnya.
Hendra Asman, anggota Komisi II lainnya menegaskan, pihaknya dari Golkar sudah bersepakat untuk menggesa pembahasan APBD Batam 2017. Apalagi, pembahasan-pembahasan sudah mulai dilakukan.
"Tinggal teken dan penyerahan RAPBD. Saya pikir tak ada masalah lagi, satu dua hari selesai. Itu pendapat kami dari Golkar," jelasnya.(rng/she)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum Pejabat Dituding Otaki Penjualan LKS ke Sekolah
Redaktur & Reporter : Budi