JAKARTA – Pemekaran Kalimantan Barat dengan dibentuknya Provinsi Kapuas Raya sudah menjadi kebutuhan dan didesak untuk cepat direalisasikanMasalah ini akhirnya disampaikan ke Komisi II DPR RI, Senin (3/10), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta oleh Forum Komunikasi Kepala Desa Kalbar.
Forum Kades Kalbar yang mewakili ratusan desa dari 12 kabupaten di provinsi ini, mencurahkan permasalahan serta tuntutan agar PKR segera diwujudkan
BACA JUGA: Anak Krakatau Berstatus Siaga
PKR sendiri rencananya adalah gabungan dari Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi dan Kapuas HuluAspirasi itu disambut baik Komisi II DPR RI
BACA JUGA: Disangka Bom, Koper Baju Diledakkan
Rombongan Forum Kades Kalbar itu diterima oleh Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap dan Anggota Komisi II DPR RI, Sumanjaya.Turut mendampingi mereka, politisi Senayan asal Kalbar, H
BACA JUGA: Gubernur Riau Diminta Percepat Pengesahan
SukimanKoordinator Forum Kades Kalbar, Erwin Surya Negara, menegaskan Kalbar harus dimekarkan menjadi dua dengan mendirikan PKR karena banyak keterpurukan pembangunan di wilayah timur.Tegasnya, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan serta infrastruktur banyak yang masih jauh tertinggal“Maka dari itu kawan-kawan menyampaikan aspirasi di sini,” tegas Erwin yang juga Kades Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, itu.
Kades Baning Kota, Kabupaten Sintang, Kayung, menegaskan rencana pemekaran itu harus dilakukan karena faktor geografis Kalbar yang berakibat buruknya pelayanan publik“Kami merasakan pelayanan publik sangat jauh dari harapan dan sangat tertinggal,” tegasnya.
Ia menegaskan, rentang kendali pemerintahan sangat jauh membuat masyarakat di wilayah timur Kalbar sangat merasa tersisihkan, semakin terbelakang dan ditinggalkanDia mengatakan, sangat tidak tepat jika wilayah seluas itu hanya terdiri atas satu provinsi saja yang mengurus 14 kabupaten kota serta ratusan desa.
Luas wilayah Provinsi Kalbar 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen dari luas IndonesiaKalbar merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah“Kami sangat mengharapkan Provinsi Kapuas Raya terbentukMudah-mudahan bisa segera terwujud dengan bantuan dari bapak-bapak di DPR RI ini,” katanya.
Forum Komunikasi Kades Kalbar tidak ingin isu pemekaran wilayah ini dikaitkan dengan persoalan politikMengingat tahun 2012, Kalbar akan menggelar pemilihan gubernur“Ini murni kebutuhan masyarakat KalbarPemekaran ini paling tidak menjaga keutuhan NKRI di wilayah Kalbar, agar wilayah tetap terjaga secara utuh,” tegasnya.
Anggota DPR RI asal Kalbar, Sukiman mendesak agar Komisi II dengan hak inisiatifnya mengambil langkah mengundang Gubernur Kalbar untuk menyampaikan alasan-alasan rekomendasi tentang pembaharuan persyaratan yang belum ditandatangani.
Selain gubernur, dia juga mendesak agar Komisi II mengundang DPRD Provinsi maupun kabupaten kota serta para tokoh masyarakat membicarakan masalah itu“Keputusan bupati sampai DPRD sudah lengkapTidak ada persoalan. Tinggal gubernur saja,” kata Sukiman.
Sumanjaya Anggota Komisi II DPR RI mengatakan, hal yang disampaikan itu menjadi penguat Komisi II DPR RINamun demikian, lanjut dia, saat ini tengah terjadi moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah“Tapi tidak tertutup peluang itu (PKR)Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa ditindaklanjutiMudah-mudahan bisa jadi kesepahaman DPR dan pemerintah dalam hal ini Mendagri,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap menegaskan, semua aspirasi itu akan menjadi perhatian DPR“Tentu ini jadi bahan kami untuk melakukan pembahasanKita berharap agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik,” kata politisi Partai Golkar itu(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Riau Tuan Rumah SSC
Redaktur : Tim Redaksi