jpnn.com - PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengukuhkan unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Provinsi Kalbar.
Tim tersebut bahkan diminta menelaah kebijakan yang dikeluarkan gubernur.
BACA JUGA: Begini Cara Danlantamal V Pererat Hubungan dengan Awak Media
“Tolong dikaji dan cermati. Pungutan itu perlu dicek ulang. Jika memang harus dipangkas, ya dipangkas. Jika mesti cabut, ya dicabut. Tim bisa koordinasi dengan kejaksaan, Kemenkumham, dan kepolisian,” terang Cornelis, Senin (21/11) sore.
Tim itu beranggotakan pejabat Polda Kalbar, Inspektorat Kalbar, Kodam XII Tanjungpura, Kejaksaan Tinggi Kalbar, dan instansi terkait lainnya.
BACA JUGA: Lah, Kok Masih Banyak Pekerja yang Belum Punya KTP
Dalam kesempatan tersebut, Cornelis mengakui bahwa pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan masih berpotensi melahirkan pungutan liar.
Dia mencontohkan pelayanan perizinan di sektor pertambangan.
BACA JUGA: Ada Usul Baru, PNS Disarankan Puasa Senin-Kamis
Kalau izin yang diajukan pengusaha tidak bisa diberikan, aparatur negara harus memberikan penjelasan sesuai undang-undang.
“Jika tidak betul, jangan ditahan. Cepat dikembalikan agar dilengkapi. Jika sudah lengkap maka kami tinggal mengajukan ke kementerian. Begitu di-acc, kami tinggal mengeluarkan izin wilayah,” jelasnya.
Hal ini, lanjut dia, juga berlaku untuk pelayanan perekaman e-KTP dan pungli di sekolah-sekolah.
Cornelis menyatakan, Kalbar merupakan provinsi ketujuh yang telah membentuk Saber Pungli.
“Pengukuhan tim ini menandakan keseriusan kami untuk menyikat pungli. Sebab, pungli merupakan musuh bersama yang menghambat pelayanan pemerintah,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan para Kepala Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya.
Menurut Cornelis, posisi Kepala SOPD atau kepala dinas bisa diganti jika bawahannya tertangkap melakukan pungli. (Isfiansyah/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eks Suami Ussy Sulistiawaty Memang Tegas, Nih Buktinya
Redaktur : Tim Redaksi