jpnn.com - MENYERUAK anggapan, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bakal meraup keuntungan jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Asumsinya, gabungan kursi di DPRD yang diraih partai pendukung KMP menguasai di hampir seluruh daerah, terutama di tingkat provinsi.
BACA JUGA: Mau Digantung, Gantung Saja
Dengan menguasai kursi DPRD, dibayangkan kader-kader dari partai anggota KMP lah yang bakal menduduki kursi-kursi eksekutif di daerah. Itu sebabnya, KMP didukung Fraksi Partai Demokrat di DPR, menghendaki rumusan di RUU pilkada mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Apa harapan KMP itu realistis? Berikut wawancara wartawan JPNN Soetomo Samsu dengan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, di Jakarta, Senin (8/9).
BACA JUGA: JK Bisa Jadi Penyejuk di Partai Golkar
Dengan mekanisme kepala daerah dipilih DPRD, apa lantas KMP akan merebut kursi-kursi kepala daerah?
Iya, harapan mereka sih seperti itu, setidaknya untuk tingkat provinsi (pemilihan gubernur). Tapi menurut saya, sebetulnya sistem pemilihan oleh DPRD ini menguntungkan empat partai, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat. Ini karena PDIP menguasai kursi DPRD di sekitar 16 hingga 17 provinsi. Golkar di sekitar 14-15 provinsi, Gerindra di 10 provinsi, dan Demokrat di 2 atau 3 provinsi. Dengan menguasai jumlah kursi di DPRD provinsi, ditambah dengan dukungan suara dari anggota fraksi lain, peluang partai yang menguasai DPRD cukup besar menggolkan kadernya jadi gubernur.
BACA JUGA: Banyak yang Minta Foto Selfie dan Ajak Ketemuan
Jadi di Koalisi Merah Putih hanya Golkar, Gerindra, dan Demokrat yang diuntungkan?
Iya, sedang partai seperti PKS, PAN, PPP, akan dirugikan dengan model pemilihan oleh DPRD karena hampir pasti mereka tidak bisa sendirian mencalonkan kadernya. Padahal dengan pilkada langsung, PAN bisa menang di pilkada misal di Kota Bogor (Walikota Bogor Bima Arya, kader PAN, red) meski kursinya di DPRD Bogor sedikit.
Posisi NasDem ke depan bagaimana dalam pertarungan pilkada jika dipilih DPRD?
NasDem juga bisa diuntungkan karena sebagai partai menengah, jika dia punya kader bagus, bisa berkoalisi dengan PDIP dan berpeluang menang karena suara PDIP lumayan besar di DPRD. Jadi, kuncinya di PDIP, mau nggak mengusung kader NasDem.
Khusus PKS, seberapa besar kerugiannya jika pilkada dilakukan oleh DPRD?
PKS bakal mengalami kerugian jika pada akhirnya nanti Undang-undang pilkada mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Ini karena perolehan kursi PKS di DPRD hasil pileg 2014, tidak lah signifikan dibanding rekannya di Koalisi Merah Putih, seperti Golkar, Gerindra, atau pun Partai Demokrat yang ikut mendukung opsi pemilahan kepala daerah dilakukan DPRD.
Sementara, dengan pilkada langsung, PKS terbukti mampu menempatkan tiga kadernya menjadi gubernur, yakni Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Di ketiga provinsi tersebut, PKS bukan peraih kursi terbanyak di DPRD. Tapi karena jagonya populer, bisa merebut kursi gubernur. Tapi jika gubernur dipilih oleh DPRD, sangat sulit PKS bisa mendapatkan tiga kursi gubernur. Paling banter satu kursi, misal di Sumut.
Bagaimana jika kekuatan Koalisi Merah Putih membagi jatah kursi gubernur kepada para partai anggota koalisinya?
Bukan perkara mudah. Para politisi Gerindra atau Golkar di daerah misalnya, tidak akan mau jika mereka harus mengusung dan memilih politisi PKS, PAN, atau PPP, yang perolehan kursinya di DPRD tidak lah seberapa. Misal Golkar sebagai peraih suara terbanyak di provinsi itu, apa mau mengusung kader PAN atau PKS misalnya. Apa yang mereka bayangkan (KMP bisa menguasai DPRD dan memenangkan pilkada, red), akan sulit terwujud. Justru mekanisme pilkada dipilih DPRD berpotensi menjadi awal perpecahan Koalisi Merah Putih.
Apa yang mesti dilakukan PKS?
Semula saya mengira PKS sudah mempertimbangkan hal tersebut karena sejak awal pembahasan RUU pilkada, PKS mendukung pilkada tetap langsung oleh rakyat. Namun yang mengherankan, PKS akhirnya berubah sikap, menjadi mendukung pilkada oleh DPRD. Selagi masih ada waktu, PKS mestinya melakukan kajian mendalam, melakukan simulasi. Saya yakin, PKS tidak dapat apa-apa jika pilkada dilakukan oleh DPRD.
Kalau Demokrat, apa keuntungannya?
Saya kira Demokrat yang paling diuntungkan dengan pilkada oleh DPRD. Selama ini, sangat minim kepala daerah berasal dari Demokrat meski kekuatannya di DPRD lumayan. Menurut saya, Demokrat yang begitu memaksakan kepala daerah dipilih DPRD. Ini karena kekuatan Demokrat masih bagus di daerah (di DPRD, red). Harapannya, mereka punya banyak kader yang duduk sebagai kepala daerah. Ini strategi Demokrat untuk mengembalikan masa kejayaannya.
Bagaimana di tingkat kabupaten/kota?
Di tingkat kabupaten/kota lebih sulit lagi. Mereka sama sekali tak terkait dengan perkoalisian di tingkat nasional. Jadi ini (keinginan KMP agar kepala daerah dipilih DPRD, red) hanya ambisi sakit hati elit politik nasional, yang membayangkan perkoalisian terjadi sampai tingkat daerah. Sekali lagi, ini hanya respon karena sakit hati (kalah pilpres, red), bukan berdasar kajian yang mendalam. ***
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tanda Masyarakat Tertarik Lamar CPNS
Redaktur : Tim Redaksi