jpnn.com - GONJANG-ganjing kepemimpinan Aburizal Bakrie alias Ical di Partai Golkar semakin ramai diperbincangkan. Apalagi, partai berlambang beringin itu kembali keok dalam pertarungan di pemilihan presiden karena mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Beberapa kader pun terus mendesak agar Munas IX Golkar diselenggarakan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) pada Oktober tahun ini. Disebut-sebut tujuannya untuk melengserkan Ical dari kursi ketua umum. Tentu saja Ical mengabaikan permintaan itu. Dalam beberapa kesempatan, Ical menyebut pihak-pihak yang meminta Munas 2014 tak punya hak suara.
BACA JUGA: Banyak yang Minta Foto Selfie dan Ajak Ketemuan
Menanggapi Ical yang cuek, Ketua Pusat Kordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar (EO-TKG) Zainal Bintang, menyebut sang ketum tengah panik dan frustasi. Menurutnya, Ical melakukan berbagai cara mempertahankan kepemimpinannya di partai berlambang beringin itu.
Zainal Bintang pun tetap berkeinginan agar Munas diselenggarakan sesuai AD/ART. Bintang dan sejumlah tokoh senior Golkar lain, seperti Suhardiman, Waketum Golkar Agung Laksono serta sejumlah nama lain, mendorong agar Munas IX dilaksanakan 5-8 Oktober 2014. Alasannya, Munas VIII Golkar di Pekanbaru berlangsung 5-8 Oktober 2009.
BACA JUGA: Tanda Masyarakat Tertarik Lamar CPNS
Namun hasrat tokoh-tokoh Golkar sepertinya tak akan berjalan mulus. Apalagi Ical telah mengumpulkan 30 pimpinan DPD I Golkar se-Indonesia di rumah kediamannya Senin (25/8) dan meminta dukungan agar Munas IX dilaksanakan tahun depan.
Lantas bagaimana sikap Zainal Bintang atas kengototoan sang ketum? Apakah akan menyerah atau terus berjuang agar Munas bisa terlaksana tahun ini? Berikut wawancara wartawan JPNN, M Fathra Nazrul Islam dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas MKGR itu, Kamis (28/8) di Jakarta.
BACA JUGA: Putusan DKPP tak Terkait Hasil Pilpres
Aburizal Bakrie mengabaikan suara kader Golkar agar Munas dipercepat, dengan alasan kader yang meminta Munas 2014 tidak punya hak suara. Bagaimana menurut anda?
Sikap Ical itu menyentuh dua hal. Pertama dia menganggap remeh permintaan itu, dengan mengatakan bahwa, yang mendorong Munas 2014, itu bukan pemilik suara. Kedua Ical berpegang pada rekomendasi Munas Pekanbaru VIII Golkar di Pekanbaru (5-8 Oktober 2009), yang terdiri dari 10 poin. Point kelima menyebutkan, "apabila dipandang perlu Munas diadakan tahun 2015".
Sementara EO-TKG berpegang kepada bunyi Anggaran Dasar Partai Golkar, Pasal (30), ayat (2), butir (a), yang menyatakan bahwa, “Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang dilaksanakan 5 tahun sekali”.
Padahal, sejumlah pakar hukum menegaskan, Rekomendasi (Munas) itu kan kedudukan hukumnya di bawah konstitusi (AD).
Apakah sikap Ical itu bentuk pemaksaan kehendak supaya kepemimpinanya tidak diusik?
Ical memang menggunakan berbagai macam dalih. Itu dalih saja untuk memperpanjang kekuasaannya. Boleh jadi, sikap keras Ical yang cenderung “kalap” itu, karena dia didera oleh kepanikan, frustasi, karena tidak mencapai kedudukan sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres lalu.
Kemudian ditambah lagi dengan langkah Golkar yang memilih berkoalisi dengan kubu Merah Putih, Prabowo – Hatta, yang juga kalah dalam Pilpres. Padahal. Jika Ical sedikit mau sabaran, seyogyanya Golkar berkoalisi dengan partai pemerintah (PDIP) di mana Golkar seharusnya bisa menempatkan menteri-menterinya.
Kalau Ical selalu mengatakan, yang menyuarakan Munas (sesuai AD/ART) tidak punya hak suara, itupun hanya dalih yang dicari-cari. Sebab bicara soal hak suara di Munas , Aburizal sendiripun selaku Ketua Umum DPP juga tidak punya hak suara, sama seperti saya, karena pemilik suara adalah DPP dan DPD secara kolektif. Bukan oarng perorang.
Pak Jusuf Kalla (JK) juga mendorong agar Munas dilaksanakan 2014, apa EO-TKG merasa dapat dukungan?
Sikap kita sejalan dengan pemikiran Pak JK. Pak JK blak–blakan menegaskan Munas IX Golkar harus sesuai AD yaitu 5-8 Oktober 2014. Pernyataan Pak JK tidak boleh dipandang remeh. Kita berharap dengan adanya pernyaataan JK yang gamblang, pentolan DPD I (pendukung Munas IX Golkar 2015) bisa diharapkan mencair.
Apa upaya yang sudah dilakukan EO-TKG supaya Munas sesuai AD/ART, Oktober kan sebentar lagi?
EO-TKG telah melayangkan surat Senin kemarin, (25/8) kepada Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi. Surat yang kedua kepada DPP Partai Golkar yang meminta DPP Partai Golkar segera membentuk Panitia Munas IX Golkar, juga sudah dikirim, bersamaan.
Apa saja poin dari surat itu?
Surat ke Mahkamah Partai (MP) meminta "pendapat hukum" dari MP mengenai kesahihan jadwal Munas. Mana yang sahih sebagai pegangan partai untuk melaksanakan Munas IX Golkar. Apakah berpegang kepada isi AD (konstitusi) atau cukup hanya dengan isi sebuah Rekomendasi.
Prof Natabaya, (salah seorang pimpinan Mahkamah Partai Golkar) pernah mengatakan, bahwa AD/ART merupakan Konstitusi dari partai yang tertinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi lagi dari konstitusi.
Sejauh ini apa ada tanda-tanda Ical akan berubah pikiran dengan menyetujui Munas sesuai AD/ART. Apalagi ada dukungan dari Pak JK?
Sebenarnya, kalau mau jujur, saya yakin jauh dibawah lubuk hatinya yang dalam, Ical mau Munas Golkar itu berjalan sesuai AD. Tapi, memang EO-TKG ada pemikiran untuk mendorong JK mau bicara dengan Ical dari hati ke hati. Topiknya, mencari solusi "soft landing" supaya Munas bisa terlaksana sesuai AD. Artinya peran JK adalah sebagai "juru damai" atas konflik internal elite Golkar. Dasarnya, JK kan kader Golkar dan pernah Ketua Umum. Jadi dia pantas turun tangan mendamaikan kader Golkar yang sedang bertikai.
Tapi pernyataan Pak JK yang menegaskan Munas Golkar harus sesuai AD/ART, ternyata dihadang Ical dengan mengumpulkan 30 DPD I. Ical tetap berkeras Munas Golkar harus 2015. Dengan langkah pamer kekuasaan seperti itu, saya menilai tindakan (Ical) itu akan semakin memanaskan suhu perbedaan pendapat dalam tubuh Partai Golkar
Memanas seperti apa? Apakah EO-TKG akan balas manuver Ical dengan menggalang dukungan DPD I?
Sudah dijelaskan dari awal, EO-TKG adalah moral force. Keberadaan EO-TKG sebagai moral force (kekuatan moral) sangat diperlukan untuk mengawasai, memantau dan meluruskan penyimpangan amanat konstitusi partai oleh elite pengurus, yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
Pelaksanaan tugas kontrol sebagai moral force adalah wajib hukumnya dilakukan oleh EO-TKG, mengingat EO-TKG adalah Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) yang mendirikan Sekber Golkar (Sekertariat Bersama Golongan Karya) pada tanggal 20 Oktober 1964, dan secara terus menerus sampai saat ini tetap tetap eksis dan turut “jatuh bangun” bersama pasang surutnya Partai Golkar.
Menurut saya EO-TKG tidak perlu berurusan “head to head” dengan DPD I. Kami akan memfokuskan gerakan EO-TKG melanjutkan kampanye sosialisasi penegakan konstitusi ke daerah-daerah. Keputusan dan penilaian akhir terserah kader di Kabupaten Kota. Karena kepatuhan kepada Konstitusi adalah sebuah keniscayaan semua organisasi, termasuk organisasi negara.
Ingat, jumlah suara yang berhak di Munas justru ada di DPD II. Jumlahnya sangat besar yakni kurang lebih 560 suara. Sedangkan pada DPD I cuma 33 suara
Anda mengatakan pernyataan Pak JK tidak bisa dipandang remeh. Apa artinya lewat Munas, JK berpeluang kembali mengambil alih kepemimpinan Golkar, dari Ical, meskipun bukan JK secara langsung?
JK adalah kader Golkar, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar priode 2004 – 2009. Fakta tersebut membuktikan JK adalah milik dan pemilik Partai Golkar dalam pengertian ideologi. Oleh karena itu, diyakini posisi politik JK sebagai Wakil Presiden Terpilih 2014 – 2019 dapat menjadi "jembatan emas" atau "alat penyejuk" untuk mempertemukan dua pandangan yang berbeda di dalam tubuh Partai Golkar.
Kalau komunikasi JK dgn Ical mulus atau win-win solution, maka siapapun yang terpilih jadi Ketum di Munas, dia adalah Ketum pilihan Munas. Artinya Ketum untuk semua keluarga besar Golkar. (*)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demo Tak Pengaruhi Hakim MK
Redaktur : Tim Redaksi