JAKARTA - Ketua Komisi I DPR, dari Fraksi Partai Keadilan sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan pernyataan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam yang memerintahkan menteri memboikot media massa yang mengkritik pemerintah merupakan pernyataan yang anti demokrasi.
"Itu penyataan dari pejabat negara yang anti demokrasiPers mengkritik, itu adalah tugasnya dan pers mengkritik memang harus ada di negara demokrasi," tegas Mahfudz Siddiq, menjelang dimulainya rapat paripurna DPR, membahas hak angket, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (22/2).
Dikatakannya, ajakan atau himbauan memboikot media itu jelas bertabrakan dengan penyataan Presiden SBY yang mendukung pelaksanaan demokrasi
BACA JUGA: Ary Muladi Didakwa Mencoba Menyuap KPK
"Ajakan memboikot media anti demokrasi itu berbahaya, karena bertabrakan dengan pernyataan Presiden SBY mendukung demokrasi," ujarnya.Mahfudz menilai, pernyataan Dipo Alam itu sebagai bentuk kepanikan orang-orang disekitar Presiden SBY
Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menyesalkan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam
BACA JUGA: KPK Didesak Tetapkan Nurdin Halid Tersangka
Kata dia, media yang mengkritik pemerintah sudah menjadi haknya dan masyarakat perlu tahu."Seharusnya dia tidak mengucapkan itu
BACA JUGA: Massa Pro-Kontra Angket Pajak Demo Bareng
Protes juga datang dari anggota Fraksi Partai Hanura, Akbar FaisalMenurutnya, Dipo lebih baik diam saja daripada menyerukan melakukan pemboikotan kepada media
Akbar yang juga Ketua DPP Partai Hanura menilai Pemerintahan SBY kesulitan menanggapi kritik karena dikelilingi orang-orang seperti Dipo"SBY kesulitan menanggapi kritik karena dikelilingi orang seperti ini (Dipo Alam)Ini sama saja dengan karakter orde baru," tukasnya(fas/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Iklan Diproyekkan, Dipo Kritik Humas Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi