jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro melihat saat ini optimisme tumbuh di desa-desa.
Menurutnya, desa saat ini telah mampu merespons dengan baik dan aktif terhadap upaya peningkatan kapasitas oleh supra desa.
BACA JUGA: Kemendagri Gelar Program P3PD untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Desa
“Desa juga mampu memahami proses pembangunan yang adaptif. Ini semua bisa jadi langkah awal dan strategis untuk terus melakukan peningkatan kapasitas guna perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dengan struktur perencanaan dokumen pembangunan desa yang inklusif," kata Eko dalam sambutan tertulisnya di acara rapat penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi pelatihan aparatur desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), di Hotel Ciputra, Jumat (6/10).
P3PD merupakan program kerja sama antara Pemerintah RI dan Bank Dunia (World Bank).
BACA JUGA: Kegiatan P3PD, Dirjen Bina Pemdes Mengingatkan Pentingnya Batas Desa
Pada 2023 ini, pelatihan dilakukan di 33 provinsi dan 251 kabupaten/kota.
Rencananya, aparatur desa yang akan dilatih sebanyak 133.832 secara nasional.
BACA JUGA: Dirjen Bina Pemdes Mendorong Seluruh Desa & Kelurahan Berkolaborasi
Sedangkan, jumlah desa yang dilatih mencapai 33.458 desa.
Dirjen Bina Pemdes Eko Prasetyanto mengatakan, capaian tersebut perlu dijaga melalui peran aktif dari pemerintah dalam pemantauan dan pengendalian.
Selain itu, perlu evaluasi berjenjang melalui pendampingan dan penguatan Desa dan Supra Desa guna mewujudkan Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera seperti amanat UU Desa.
Meski demikian, Eko mengakui, pembangunan desa masih menghadapi berbagai tantangan.
Secara umum, pemanfaatan data dalam setiap tahapan pembangunan masih belum memadai.
Hal ini kemudian berpengaruh pada basis pembangunan dan perekonomian masyarakat desa yang belum terpadu.
Setidaknya, ada tiga tantangan utama pemerintahan desa, yaitu pertama, belum optimalnya pelayanan dasar dan belum kuatnya kapasitas pemerintah desa dan supra desa, sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial dan kemiskinan masyarakat di desa.
Kedua, belum berkembangnya wilayah adat dalam mendukung perekonomian desa, sehingga belum memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan perekonomian desa.
Ketiga, minimnya kapasitas perencanaan dan penganggaran yang inklusif di desa.
"Tentunya peningkatkan kapasitas menjadi salah satu upaya solutif dalam menyelesaikan tantangan tersebut," kata Eko Prasetyanto.
Saat ini, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri tengah menyusun instrumen monitoring dan evaluasi (monev) atas pelatihan Aparatur Desa (PAD).
Monev tersebut diperlukan supaya supra desa memiliki data yang terdokumentasi dengan valid. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu