jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh kembali mengingatkan petugas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) agar tidak memungut biaya saat masyarakat mengurus akta kelahiran, kartu keluarga, hingga KTP elektronik.
"Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi, sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh," ujar Zudan berdasarkan keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin (17/2).
BACA JUGA: Bikin e-KTP Gratis, Jika Terlambat Urus Didenda Rp 50 ribu Perbulan
Jika dalam pengurusan ada petugas yang memungut biaya, Zudan meminta agar masyarakat segera melapor ke pemerintah daerah setempat.
Selain itu, ia juga mengimbau kepada petugas di Dinas Dukcapil daerah tidak perlu lagi menerbitkan Surat Keterangan pengganti E-KTP (Suket) baru, karena Kemendagri telah menyediakan blangko E-KTP sebanyak 16 juta keping.
BACA JUGA: Layanan E-KTP Gratis Diperpanjang
Dari jumlah itu, sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping dan telah terpakai untuk mencetak E-KTP sebanyak 1,9 juta keping.
"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak KTP elektronik. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak KTP elektronik yaitu 1,9 juta, masih ada 1,4 juta keping stok di daerah siap digunakan. Jadi Disdukcapil di daerah tidak perlu menerbitkan Suket baru," kata Zudan.
BACA JUGA: Honorer K2 Lulus PPPK Tak Dapat SK, Masalahnya Apa Sih?
Zudan juga mengingatkan jajarannya agar terus proaktif dalam bekerja, termasuk melakukan jemput bola di mana pun wilayah yang belum tersentuh pelayanan Dukcapil. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan