jpnn.com, MANILA - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Ronny F Sompie menghadiri forum The 11th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (MMTC) di Manila, Filipina, Rabu (20/9). Dalam forum regional itu, Ronny melaporkan hasil 20th Meeting of The ASEAN Directorate General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Division of The Menistries of Foreign Affairs (20th DGICM).
Ronny dalam laporannya selaku chair atau ketua 20th DGICM memaparkan beberapa kesepakatan kerja sama dalam bidang keimigrasian dan kekonsuleran yang digelar pada 20-22 September 2016 di Bali. Pertama adalah forum kerja sama keimigrasian para kepala kantor imigrasi yang membawahi pelabuhan besar atau Heads of Major Immigration Checkpoints Forum (AMICF).
BACA JUGA: UPPW Kemenkumham Kalsel Genjot Upaya Pemberantasan Pungli
Kedua adalah kesepakatan tentang kelompok kerja tentang visa bersama ASEAN atau Ad-Hoc Working Group on ASEAN Common Visa (AHWG on ACV). “Ketiga adanya standar operasioanal prosedur bantuan darurat kepada warga negara anggota ASEAN di negara ketiga atau Guidelines for Emergency Assistantance by ASEAN Mission in Third Countries for National Members State dan keempat menyepakati Kartu Visa Bisnis ASEAN atau ASEAN Business Travel Card,” ujarnya menambahkan.
BACA JUGA: Indonesia Bakal Tergabung di Madrid Union, Ini Manfaatnya
Selain itu, Ronny juga melaporkan tentang perkembangan dari perjalanan kesepakatan tersebut. Pertama adalah akan digelarnya pertemuan 1st AMICF yang dilaksanakan pada November mendatang di Indonesia.
Kedua, pertemuan 1st AHWG on ACV telah dilaksanakan di Indonesia pada Juli 2017. Selain itu, Ronny juga melaporkan kegiatan Joint Statement on The Prevention of Foreign Terrorist Fighters Movement di Bali pada September 2016.
BACA JUGA: Yasonna Ajak Masyarakat Proaktif Kawal Kebijakan Hukum
Kepala Bagian Humas dan Umum Agung Sampurno manambahkan, berdasar data International Organization for Migration (IOM) 2016, di seluruh dunia terdapat 240 juta orang yang melakukan perjalanan lintas negara. Data IOM juga menyebutkan 75 juta orang berlintas di kawasan Asia.
“Atas hal tersebut, maka negara anggota ASEAN perlu mendeteksi dan mencegah masuknya pelaku transnational crime dengan memastikan bahwa orang-orang yang melakukan perjalanan lintas negara adalah orang yang kedatangannya bermanfaat bagi negara ASEAN,” tuturnya.
Agung melanjutkan, di Indonesia jumlah pelintas batas untuk warga negara asing (WNA) yang masuk dan keluar wilayah Indonesia jumlahnya terus meningkat. Pada 2013 saja terdapat 6,8 juta WNA yang masuk Indonesia.
Dan angkanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya secara berturut-turut, jumlah WNA pada 2014 sebanyak 7,9 juta WNA, 2015 sebanyak 8,5 juta WNA, 2016 sebanyak 8,9 juta WNA dan per Juli 2017 sebanyak 10,3 juta WNA.
Lebih lanjut Agung mengatakan, Ditjen Imigrasi juga melakukan upaya memerangi transnational crime. Di antaranya menolak masuk 486 WNA, menunda keberangkatan 818 WNI yang hendak ke luar negeri melalui pelabuhan, serta menunda pemberian paspor untuk 4.028 orang.
Ditjen Imigrasi juga melakukan Tindakan Administrasi Kemigrasian (TAK) kepada 2.714 orang asing. “Dan telah mendeportasi WNA sebanyak 881 orang,” ujarnya.
Selain berupaya melakukan penegakan hukum secara mandiri, Ditjen Imigrasi juga menggandeng negara lain dan organisasi internasional yang bersifat bilateral. Misalnya, mencegah masuknya 107 WNA pelaku pedofilia, serta TAK kepada 106 WNA pelaku cybercrime.
“Pertemuan MMTC dan DGICM merupakan upaya kerjasama multilateral yang dilakukan oleh Ditjen Imigrai dalam rangka upayanya menjaga kedaulatan bangsa sehingga kepentingan dan keamanan nasional dapat terus terjaga,” tutur Agung menjelaskan.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menaker Beri Apresiasi untuk Petugas Imigrasi Bandara Soetta
Redaktur & Reporter : Antoni