jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani gencar mendekati pemda.
Hal itu dilakukan Prof Nunuk, salah satunya untukmembahas alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah.
BACA JUGA: Lewat Pak Gubernur, Ketum PGRI Sampaikan Salam Guru & Tendik untuk Jokowi, Sentil soal PPPKÂ
Baru-baru ini Dirjen Nunuk menemui Wali kota Palembang Harnojoyo terkait beberapa hal, yaitu advokasi pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka, serta formasi seleksi PPPK guru 2023.
Dirjen Nunuk mengatakan kunjungan kerja ke Palembang dalam rangka mengapresiasi sebagian besar sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka.
BACA JUGA: Sultan Usulkan Guru Honorer Senior Diangkat Jadi ASN Tanpa Tes
Selain itu, dia juga mengadvokasi serta mengakselarasi program prioritas GTK dengan Pemkot Palembang.
Nunuk menjelaskan kerja sama Kemendikbudristek dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota dalam hal pengangkatan kepala sekolah yang dimulai sejak 2021, untuk pemenuhan kepala sekolah Diklat Cakep sudah dihentikan.
BACA JUGA: 9 Pejabat Diduga Melanggar Netralitas dalam Pemilu, Termasuk Bupati Jember
Kebijakan tersebut digantikan melalui program Pendidikan Guru Penggerak.
Merujuk data Kemendikbudristek, baru 13 Guru Penggerak yang sudah diangkat, masih ada 166 lagi lulusan Pendidikan Guru Penggerak dan 64 calon guru penggerak (yang belum diangkat).
"Hal ini mungkin karena mereka belum memenuhi persyaratan adminisrasi, sehingga kami mohon barangkali ada pertimbangan lain dari Bapak Wali Kota, khususnya untuk pengangkatan kepala sekolah pada jenjang pendidikan dasar,” lanjut Dirjen Nunuk.
Dia menambahkan pemkot tidak perlu mengeluarkan APBD untuk mendiklatkan/melakukan seleksi calon kepala sekolah.
Ada 100-an lebih Guru Penggerak yang siap jadi kepala sekolah di satuan-satuan pendidikan. Namun, presentasenya baru terealisasi sekitar 10-15 persen.
Nunuk menyebut Kemendikbudristek mempunyai kebijakan yang sangat masif. Oleh karena itu, di tiap provinsi mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mengekseskusi dan melayani guru-guru dan tenaga kependidikan di wilayah masing-masing.
Misalnya, ada Balai Guru Penggerak (BGP) Sumatera Selatan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), yang akan melihat pemetaan mutu di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk di dalamnya Kota Palembang. Selain itu, ada UPT lain yakni Balai Budaya dan Balai Bahasa.
Terkait formasi PPPK guru 2023, dalam setiap kunjungannya ke daerah, Dirjen Nunuk terus mendorong pemda mengusulkan formasi semakin mungkin. Kemendikbudristek membutuhkan lebih dari 600 ribu guru PPPK.
Soal anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK, Dirjen Nunuk menegaskan sudah disiapkan pemerintah pusat lewat transfer dana alokasi umum (DAU).
Selain itu, dananya akan ditransfer ketika pemda sudah mengangkat guru honorernya menjadi PPPK. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad