jpnn.com - JAKARTA - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) jangan coba-coba ikut bermain politik di panggung pilkada yang pemungutan suaranya dilakukan 9 Desember mendatang.
Pasalnya, tingkah-polah abdi negara yang dituntut netral itu terus mendapat pengawasan dari jajaran intel, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).
BACA JUGA: 2016, Badan Pengelola Keuangan Haji Harus Terbentuk
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Mayjen Soedarmo mengatakan, sejak tahapan pilkada dimulai, pemerintah telah membentuk tim pemantau, monitoring, dan evaluasi. Tugasnya memetakan potensi-potensi konflik jelang pilkada. Tim ini dipimpin Sekjen Kemendagri, sedang Dirjen Polpum Soedarmo menjadi anggotanya.
PNS juga mendapat pengawasan khusus. Alasannya, adanya PNS yang bersikap tidak netral, bisa menjadi pemicu konflik pilkada.
BACA JUGA: Waduh! Ada Panwas Dikejar-kejar Hingga Kabin Pesawat
"Kemungkina bisa terjadi keributan antarpendukung karena adanya ketidaknetralan dari PNS. Nah itu termasuk dalam pengawasan tim pemantau ini," ujar Mayjen Soedarmo kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Mantan pejabat di BIN itu menjelaskan, tim pemantau itu melibatkan jajaran Badan Kesbangpol di daerah. Di dalamnya juga ada unsur BIN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh masyarakat. "Ini kami lakukan untuk deteksi indikasi pelanggaran pelaksanaan pilkada," ujar Soedarmo.
BACA JUGA: Beginilah Kalimat Sentilan Ketua Bawaslu untuk Para Kepala Daerah
Temuan-temuan tim ini, lanjutnya, akan diteruskan ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)."Termasuk diberikan pada pejabat-pejabat di daerah. Terutama pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah," ulasnya.
Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri Budi Prasetyo menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk ikut berupaya menciptakan pelaksanaan pilkada yang aman, lancar, demokratis.
"Salah satunya ya itu tadi, menjaga agar PNS tetap netral. Bagi yang terlibat politik praktis, akan dijatuhkan sanksi sedang dan berat. Tidak ada sanksi ringan," tegasnya.
Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Mendagri Tjahjo Kumolo juga menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dalam pilkada yang akan dilakukan serentak di 269 daerah. (flo/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pidato Presiden = Warning untuk KPU-Bawaslu
Redaktur : Tim Redaksi