jpnn.com, BOGOR - Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri Bahtiar menyebutkan, saat ini panggung politik praktis di tanah air dihinggapi dua penyakit.
Yakni politik identitas bernuansa SARA dan money politics (politik uang).
BACA JUGA: Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik Masih Minim
“Politik identitas diawali dengan munculnya konflik sosial yang masuk ke ranah politik sehingga berpengaruh terhadap kondisi bangsa dan negara,” ujar Bahtiar saat menutup secara resmi kegiatan rapat pemetaan dan evaluasi kondisi politik dalam negeri di Hotel Gerbera Bogor, Jabar, Rabu (29/11).
Sedang politik uang disinyalir masih marak terjadi, akibat masyarakat yang masih permisif terhadap praktik tidak sehat itu.
BACA JUGA: Tahap Awal Proses Pemilu 2019 Lumayan Menyenangkan
Politik uang berdampak pada biaya tinggi yang dikeluarkan kandidat kepala daerah, yang berujung pada perilaku korup saat menjabat.
“Akibat dari money politik adalah banyak terjadi operasi tangkap tangan di sejumlah daerah,” terang pria bergelar doktor ilmu pemerintahan itu.
BACA JUGA: Pemilu 2019 Tidak Akan Berjalan Baik jika KPU Berpihak
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah mengajak masyarakat termasuk kalangan muda untuk selalu aktif dalam bidang politik. Hal ini penting karena pemuda sebagai agen perubahan, diharapkan mampu mengikis dua penyakit di panggung politik itu.
Kalangan pemilih pemula, juga diharapkan mampu memilih calon kepala daerah yang dinilai bersih dari dua penyakit tersebut.
“Mengingat di Bogor akan dilaksanakan pemilihan bupati Bogor dan pemilihan gubernur Jawa Barat, karena tidak akan pilkada 2018 dan pemilu 2019 berjalan baik jika tidak ada peran serta masyarakat di dalamnya,” terangnya di hadapan sekitar 100 orang peserta.
Hadir juga sebagai pembicara Kasubdit Imjakpol, Drs. Bangun Sitohang, MM, dan Ketua Pemred Kesbang.com, Zulfikri Yakub. (rl/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Mainkan Sentimen Agama di Pemilu Serentak 2019
Redaktur & Reporter : Soetomo