Disayangkan, BI-Pemerintah Tak Kompak Soal Redenominasi

JAKARTA — Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam mengatakan bahwa penyederhanaan nilai Rupiah atau redenominasi bukanlah hal baru dalam menata kembali perekonomianBahkan beberapa negara lain sudah pernah berhasil melakukannya

BACA JUGA: Menkeu Anggap Redenominasi Sebatas Wacana BI

Untuk Indonesia, redenominasi mungkin saja dilakukan karena penggunaan Rupiah saat ini memang kurang efisien"Bila dibandingkan dengan Malaysia, Australia dan negara-negara tetangga, dalam proses transaksi kita memang tidak efesien

BACA JUGA: Anggito: Redenominasi Karena Peredaran Uang Sulit Diawasi

Misalnya untuk mendapatkan barang kita harus bawa segepok uang di dompetUntuk mengambil uang di ATM juga perlu waktu lama," kata Latif pada wartawan, Rabu (4/8) di Jakarta.

Karena itulah, kata Latif, alasan BI mewacanakan redenominasi demi efesiensi transaksi wajar dilakukan

BACA JUGA: Harga Sembako Terus Melambung

Selain untuk lebih mengefesienkan proses transaksi baik Perbankan maupun pasar, redenominasi juga demi efisiensi sistem Akuntansi.

"Kalau dari sisi ide, saya setuju dan saya akui (redenominasi) bagusKarena tujuannya memang untuk lebih mengefisienkan proses transaksi," katanya.

Hanya saja Latif juga mengakui, untuk redenominasi memang perlu berbagai tahapan dan harus memnuhi persyaratanUntuk Indonesia, saat ini dinilai bukan saat yang tepat untuk melakukan redenominasi Rupiah.

"Syarat pertama, harus dilakukan saat ekonomi benar-benar stabilKita sekarang ini tidak cocok karena inflasi kita masih agak mengkhawatirkanKedua, kita mengkhawatirkan kemampuan BI untuk melakukan sosialisasiKita tahu, selama ini banyak kebijakan BI yang tidak tersosialisasikan dengan baik misalnya kalau ada peredaran uang baru," kata Latif.

Bila  tidak disosialisasikan dengan baik, dikhawatirkan respon masyarakat terhadap redenominasi bisa disalahartikan, sehingga akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan"Ada kemungkinan masyarakat mempunyai konsep yang salah mengenai hal iniApalagi masyarakat kita masih banyak tamat SDBisa saja masyarakat nanti mendefinisikan itu sebagai sanering (pemotongan nilai)Itu akan bahaya, karena nanti saya yakin masyarakat akan senang menyimpan barang dibandingkan dengan uangArtinya inflasi akan muncul," ulasnya

Selain itu Latif juga mengatakan bahwa realisasi redenominasi membutuhkan koordinasi yang solid antara BI dengan PemerintahSayangnya, saat BI mengumumkan wacana redenominasi justru pihak Pemerintah dengan tegas membantah jika wacana itu telah dikoordinasikan.

"Harusnya kan ada koordinasi yang sangat solid karena ini bukan urusan BI semata, tetapi juga pemerintahSaya kok agak khawatir dan tidak habis pikir, karena kemarin Pemerintah ramai-ramai membantah sementara BI mengumumkan wacanaInikan menguatkan dugaan kita bahwa dalam masalah sebesar ini tidak ada koordinasi yang solid diantara stakeholders," jelas Latif.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Proses Redenominasi Rupiah Dimulai 2013