jpnn.com - Kasus yang melibatkan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni 'Wanita Emas' dan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari harus mendapatkan kejelasan.
Untuk itu, perlu ada pembuktian di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan kepolisian.
BACA JUGA: Minta Maaf kepada Ketua KPU, Wanita Emas Mengaku Depresi
Pengamat hukum, Muhammad Boli RM mengatakan, kasus ini telah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sehingga berdampak kepada citra KPU.
“Berita ini terlepas dari benar atau salah yang pasti menjadi aib dan petaka besar bagi lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulisnya.
BACA JUGA: Partai Buruh Temui KPU Demi Menyampaikan Hal Penting ini
Dia menyarankan, Hasyim untuk mengambil langkah hukum terkait kasus ini. Sehingga nantinya akan ada klarifikasi dan pembuktian di DKPP dan kepolisian.
“Ketua KPU sudah mutlak ambil langkah hukum terhadap pihak y menyebarkan berita ini agar ada proses klarifikasi dan pembuktian di Dewan Etik DKPP maupun Kepolisian,” ujarnya.
BACA JUGA: Begini Kesepakatan KPU di Bawaslu soal Nasib Partai Ummat
“Untuk memecat Ketua KPU memang harus gugat ke Dewan Etik DKPP, tapi perbuatan pidananya harus buka LP di Polda/Bareskrim agar tindak pidana pejabat negara ini harus dibuktikan untuk marwah bangsa. Jika pengacara asnaeni tidak berani melapor ke Polisi diduga kuat hanya menjatuhkan nama baik Ketua KPU RI,” lanjut Boli.
Dia menduga, Hasnaeni memiliki kepribadian ganda. Alasannya karena pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat berubah-ubah.
"Patut diduga Hasnaeni yang menamakan diri sebagai wanita emas itu memiliki kepribadian ganda yang harus berhubungan dengan Psikiater,” tutupnya.
Sebelumnya, Hasnaeni telah mengakui berbohong soal tindakan asusila Hasyim. Dia pun meminta maaf kerena telah menyebar kebohongan tentang ketua KPU RI itu.
Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari angkat suara terkait laporan dugaan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni 'Wanita Emas'. Hasyim memastikan dirinya akan mengikuti proses pengaduan yang sudah diterima DKPP.
"Saya mengikuti proses pengaduan di DKPP tersebut," kata Hasyim. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif