jpnn.com - JAKARTA - Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Indonesia menggelar diskusi publik mengangkat tema 'Evaluasi 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi' di Jalan Diponegoro Nomor 72 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).
Diskusi menghadirkan para aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi. Di antaranya Donny Manurung (aktivis GMKI), Herianto (BEM SI), Maria Ega Lein (Ketua PMKRI Jakpus), Yukenriusman Hulu (aktivis UKI) dan Sharir Core Bima (BEM FH UBK).
BACA JUGA: Terinsipirasi dari Film, Mahasiswa Polinema Ciptakan Gim Horor
Kemudian Shandi Marthapradja (aktivis Universitas Muhamadiyah Tangerang) serta Deodatus Sunda Se (Ketua GMNI Jaksel). Moderator diskusi Rarasworo Tejo (aktivis 98).
Dalam pandangannya Ega menilai selama sepuluh tahun ini rakyat Indonesia terkesan kena prank. Pencitraan yang dibangun di awal pemerintahan, pemimpin harus hidup merakyat, tetapi kenyataannya tidak demikian.
BACA JUGA: 52 Tim Talenta Muda Adu Inovasi di Kompetisi Inovator Muda 2.0
"Bisa dilihat drama hingga anaknya menjadi wakil presiden terpilih. Kemudian, belakangan juga kembali mencuat pengubahan umur untuk maju pilkada dan sejumlah hal lain," ucapnya.
Sementara itu seorang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Yuken menilai demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
BACA JUGA: 2 Kantor Bea Cukai Ini Jelaskan Perannya kepada Mahasiswa
Karena itu dia menilai mahasiswa sudah waktunya kembali berjuang menyuarakan kebenaran. Karena institusi pemerintahan belakangan juga dilemahkan oleh segelintir oknum.
Pandangan senada dikemukakan Dony dari GMKI. Dia menilai sepuluh tahun Pemerintahan Jokowi hukum terkesan tidak berpihak pada rakyat.
"Sepuluh tahun ini hukum terkesan dijadikan alat untuk memuluskan para penguasa," katanya.
Pandangan Dony diamini Deodatus yang menilai negara ini terkesan dikuasai oleh satu keluarga dengan para kroninya. Dia pun lantas mengajak para mahasiswa kembali merapatkan barisan.
"Mahasiswa punya sejarah di bangsa ini. Sangat penting menyatukan kekuatan mahasiswa dan rakyat," ucap Deodatus.
Sementara itu Kordinator Pusat BEM SI Herianto meyakini kebenaran akan kembali berdiri tegak. Karena mahasiswa tidak akan berhenti menyuarakannya.
"Ketika diredupkan akan terjadi pemantik. Ada momen mahasiswa dipersatukan. Makin ditekan, maka akan makin melawan," katanya.
Sharir dari BEM FH UBK menyoroti penyelesaian permasalahan HAM di era Pemerintahan Jokowi. Dia menilai bukannya diselesaikan, pemerintah malah menambah masalah.
"Persoalan HAM masa lalu bukannya diselesaikan, malah tambah masalah. Indeks Demokrasi kini menurun, demokrasi tidak sehat, partai politik disandera," katanya.
Sementara itu Shandi menilai nilai-nilai reformasi belakangan ini sudah dirusak. Karena itu menghadapinya tidak cukup hanya dengan diskusi. "Cuma ada satu kata, lawan. Kami mahasiswa siap evaluasi," katanya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ikatan Pelajar-Mahasiswa Puncak Jaya Desak Klarifikasi Permintaan Maaf Pedemo di Jakpus
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang