jpnn.com - JAKARTA - Keputusan pemerintah menyiapkan dua opsi berupa computer assisted test (CAT) dan tanpa CAT dalam pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2) mendapat respon positif dari Forum Honorer Indonesia (FHI). Namun demikian, FHI tetap berharap pemerintah cukup menerapkan seleksi administirasi saja.
"Dua opsi yang ditawarkan pemerintah kami sambut dengan sukacita. FHI tetap meminta pemerintah cukup melakukan seleksi administrasi," kata Ketua Dewan Pembina FHI Pusat, Hasbi kepada JPNN.Com, Minggu (17/5).
BACA JUGA: Pimpinan DPR Minta Presiden Jokowi Selamatkan Pengungsi Rohingya
Selain itu, FHI meminta pemerintah menyesuaikan kuota untuk K2 sesuai data verifikasi dan validasi yang telah dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) secara nasional dengan memertimbangkan kebutuhan daerah-daerah dan belanja pegawai dalam APBN/APBD. Pengangkatannya pun secara bertahap dengan mengikuti rasio pensiun PNS di daerah-daerah yang membutuhkan pengganti pegawai agar tidak membebani APBD/APBN.
Karenanya FHU juga meminta pemerintah transparan dalam melakukan seleksi dengan mengumumkan data K2 yang memenuhi syarat secara online untuk diuji publik. Hasbi menegaskan, reformasi birokrasi tak akan berhasil jika tidak dibarengi transparansi.
BACA JUGA: Besok, PTUN Putuskan Pengurus Golkar, Ini Harapan Kubu Agung
"Pemerintah harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat, LSM, organisasi honorer, dan lain-lain untuk memudahkan pengawasan sehingga reformasi birokrasi berjalan maksimal," tuturnya.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Sudirman: Yang Minta Saya Mundur Berarti...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Belum Eksekusi Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp 13,1 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi