Disorot, Mutasi Pegawai BKKBN ke Dinas Lain

JAKARTA - Banyaknya pegawai BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang dimutasi ke dinas lain, terutama di daerah, disorot oleh legislator SenayanMutasi ini dinilai bertentangan dengan program pemerintah pusat untuk mengendalikan jumlah penduduk.

"Saya heran, (kenapa) banyak pegawai BKKBN di daerah yang jadi camat, atau pindah ke instansi lain

BACA JUGA: Menkumham: Vonisnya Ringan-Tidak, Tanya ke Gayus

Ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, karena pegawai BKKBN sudah jelas pekerjaannya," kata Abdul Aziz, anggota Komisi IX DPR RI, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN, Sugiri Syarief, Kamis (20/1).

Pemda, lanjut Aziz, harusnya tidak mengambil pegawai BKKBN untuk masuk dalam birokrasi pemerintahanSebab menurutnya, tugas pegawai BKKBN itu sudah berat, terutama dalam mengendalikan jumlah penduduk.

"Kita lihat saja Sensus Penduduk 2010, dalam 10 tahun terakhir ada penambahan penduduk 4 juta jiwa lebih per tahun

BACA JUGA: KPUD Diskualifikasi Calon karena Gelar Palsu

(Sebanyak) 56 persen pertumbuhan di Pulau Jawa, sisanya di luar JawaKalau ini tidak kita kendalikan lewat SDM BKKBN (yang) berkualitas, ledakan penduduk tidak bisa dihindari," ujarnya.

Karena itu, Aziz pun mengimbau BKKBN untuk melakukan koordinasi dengan pemda, tentang mutasi pegawai ini

BACA JUGA: Hari Sabarno Diperiksa KPK sebagai Tersangka

Jangan sampai katanya, kepala daerah sesuka hatinya saja menarik pegawai BKKBN untuk ditempatkan di badan atau instansi lainnya.

Sementara, Kepala BKKBN memberi pengakuan, bahwa di daerah memang ada pegawainya yang ditarik ke instansi lainnyaAlasan pemda katanya, adalah karena keterbatasan aparatur untuk jabatan tertentu"Kami memang terus berkoordinasi dengan pemda untuk tidak menempatkan pegawai BKKBN di tempat lain," tandasnya(esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo dan Pramono Kuasai Award Charta Politika