jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan salah satu kunci program pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran adalah data di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang akurat.
Oleh karena itu, kelompok tani memiliki peran penting agar data e-RDKK benar-benar valid.
BACA JUGA: Pupuk Bersubsidi Tersedia di Bireuen, Bisa Ditebus Petani yang Tercatat di e-RDKK
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan setiap tahun pemerintah selalu berupaya memperbaiki mekanisme pupuk bersubsidi.
"Pola-pola distribusi selalu diperbaiki. Kami selalu mengupayakan mendapat data yang lebih valid dari sebelumnya sehingga distribusi juga lancar," kata Syahrul, Rabu (17/3).
BACA JUGA: Manfaatkan e-RDKK untuk Memiminalisasi Penyelewengan Pupuk Bersubsidi
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan verifikasi data e-RDKK dilakukan berjenjang.
Sarwo menegaskan bahwa kelompok tani memang memegang kunci. Karena data awal e-RDKK dari petani yang tergabung dalam kelompok tani.
BACA JUGA: Syahrul Yasin Limpo: Jangan Ada Kata Mundur, Kita Harus FightÂ
“Namun verifikasi kami dilakukan berjenjang dan diawali dari kelompok tani sehingga data yang kami punya dijamin valid," katanya.
Sarwo Edhy menjelaskan data yang telah diverifikasi di kelompok tani kemudian dikirim ke kabupaten/kota.
Menurutnya, di kabupaten/kota, data ini diverifikasi kembali sebelum dikirim ke provinsi.
Dia menambahkan di provinsi pun masih dilakukan verifikasi kembali sebelum dikirim ke pusat.
Di pusat, lanjut Sarwo, diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menambah data itu sebelum divalidasi sebagai e-RDKK.
“Jadi tahapannya panjang," tegasnya.
Ketua Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Wawan Sugiarto mengatakan untuk membenahi penyaluran pupuk bersubsidi, maka e-RDKK harus dibenahi terlebih dahulu.
“Penyusunan RDKK harus benar-benar akurat sehingga bisa tepat sasaran,” kata Wawan.
Menurutnya, penyusunan RDKK yang akurat tentunya dimulai dari kelompok tani.
Dia menegaskan kelompok tani yang ada harus benar-benar melakukan pendataan dengan akurat, sehingga petani yang berhak menikmati pupuk bersubsidi bisa menerima hak mereka.
“Saya kira keberadaan kelompok tani ini juga perlu diverifikasi dan dievaluasi di lapangan. Karena RDKK yang tidak valid bersumber dari kelompok tani yang tidak valid pula,” ungkapnya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy