JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan tidak ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekatHal itu terungkap ketika Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di sela pertemuan konsultasi pemerintah-DPR di Istana Negara kemarin (14/7)
BACA JUGA: Prabowo Ajak Jafar Hafsah Besarkan HKTI
"Saat makan siang, kami berbincang-bincang informal
BACA JUGA: Politisi Golkar Tuding Priyo Ingin jadi Menteri
Presiden, lanjut dia, hanya tersenyum menanggapi pertanyaan soal reshuffleSebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha juga mengungkapkan bahwa belum ada kabar soal reshuffle yang berembus di istana
BACA JUGA: Andi Nurpati Digoyang Lagi
Dia juga meminta evaluasi kinerja menteri tidak dipolitisasi. Berdasar evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), ada tiga menteri yang memperoleh rapor merah karena kinerjanya jeblokYaitu, Menkominfo Tifatul Sembiring (PKS), Menkum HAM Patrialis Akbar (PAN), dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (nonparpol)Wacana reshuffle lantas mengemuka setelah Priyo beberapa hari lalu menyatakan bahwa hasil evaluasi UKP4 tersebut bisa saja dijadikan dasar reshufflePriyo tetap yakin, perombakan kabinet tetap terbukaMeskipun, ada sinyal dari SBY bahwa tidak ada reshuffle dalam waktu dekatKarena itu, kata dia, tidak ada yang perlu ditangisi jika presiden akhirnya me-reshuffle atas dasar evaluasi dari UKP4"Semua harus memahami bahwa itu hak sepenuhnya presiden," sambung Priyo.
Menurut dia, SBY adalah tipe pemimpin yang selalu menggunakan ukuran kinerja kabinetBukan alasan politik sebagai dasar merombak kabinet"Meskipun bisa saja di belakangnya ada alasan politikTetapi, yang dikeluarkan ke publik dan media massa adalah alasan kinerja kabinet," imbuhnya blak-blakan.
Isu reshuffle kabinet yang belakangan berembus bisa jadi akan digunakan Presiden SBY untuk menjinakkan anggota koalisinyaHingga di titik ini, hasil evaluasi UKP4 belum menjadi syarat mutlak adanya pergantian menteri"Rapor yang buruk belum cukup untuk diikuti dengan penggantian menteri," kata pengamat politik senior Arbi Sanit di gedung DPD kemarin (14/7)
Menurut dia, hasil evaluasi itu bersifat lebih administratif"Untuk sampai terjadinya reshuffle butuh syarat politik," ingat ArbiMenurut Arbi, syarat politik terjadinya reshuffle itu bisa datang dari dua halPertama, apabila PAN benar-benar meneruskan gagasannya membentuk konfederasi parpol-parpolKehadiran konfederasi yang dimotori PAN itu dikhawatirkan SBY akan menimbulkan masalah atau konflik di internal koalisi"Jadi, kelanjutan konfederasi bisa menjadi alasanMisalnya, untuk me-reshuffle Patrialis Akbar," katanyaSebelumnya, kubu Demokrat menunjukkan respons yang kurang sreg dengan wacana konfederasi tersebut.
Momentum reshuffle juga akan muncul bila syarat-syarat untuk mengajukan hak menyatakan pendapat DPR yang tengah di-judicial review dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK)Ketentuan yang tengah dipermasalahkan terkait dengan kuorum sidang paripurna minimal 3/4 dalam pengambilan keputusan usul pengajuan hak tersebut"Kalau itu dikabulkan (aturan 3/4 dicabut, Red), DPR mudah sekali membuat pernyataan pendapat," kata Arbi
Dengan demikian, niat hak menyatakan pendapat untuk kasus Bank Century yang kini mati suri di parlemen bisa hidup kembali"Ini ancaman serius bagi presiden," kata ArbiDalam posisi itu, SBY mungkin saja membuang mitra-mitra koalisinya yang mendukung hak menyatakan pendapat"Di sini datang momentum reshuffleJadi, sasarannya bisa melebarTermasuk menteri dari Golkar akan dibuang kalau ikut mendukung hak menyatakan pendapat," beber Arbi(pri/bay/dyn/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Incumbent Juga Manfaatkan Satpol PP
Redaktur : Tim Redaksi