JAKARTA – Sekjen DPP Golkar Idrus Marham membantah jika partai yang dipimpin Aburizal Bakrie itu mendorong perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) IIMenurut Idrus, pernyataan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso tentang perlunya reshuffle terhadap menteri-menteri yang mendapat rapor merah dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), semata-mata hanya pendapat pribadi
BACA JUGA: Andi Nurpati Digoyang Lagi
Menurut Idrus, sampai saat ini DPP Golkar menilai reshuffle kabinet belum perlu dilakukan
BACA JUGA: Incumbent Juga Manfaatkan Satpol PP
Dan itu hanya pendapat pribadi beliau sebagai wakil Ketua DPR,” tegas Idrus di gedung DPR RI, Rabu (14/7).Dalam kesempatan itu Idrus juga menegaskan, Golkar tidak pernah mengusulkan pergantian menteri di kabinet
BACA JUGA: Komisi II DPR Gagal Bahas Nurpati
Meski demikian Idrus juga memaklumi pernyataan PriyoSebab sebagai anggota DPR, Priyo memiliki hak untuk melakukan kontrol"Dan itu hak yang juga harus kita hormati dan kita lindungi, karena sebagai anggota dewan dia (Priyo) juga mempunyai fungsi kontrolHasil penilaian UKP4 juga harus disikapi,” jelasnya
Hal senada juga disampaikan politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar SudarsaMenurutnya, partainya sampai saat ini belum pernah membahas masalah reshuffle kabinet
Agun justru mencium adanya agenda tersembunyi dari pernyataan Priyo soal perlunya reshuffle kabinet itu“Mungkin Pak Priyo saja yang mau menjadi menteri," ucap Agun.
Politisi Golkar yang pernah menjadi Ketua Pansus RUU Kementrian Negara itu justru mengaku kecewa dengan pernyataan PriyoAlasan Agun, rekannya sesama politisi Golkar itu telah melangkah terlalu jauh dan tidak menghargai Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar“Priyo menyampaikan sesuatu yang sangat strategis tanpa kesepakatan Golkar,” ucap Agun.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan agar segera dilakukan reshuffle kabinet karena dari hasil evaluasi UKP4, tiga kementrian mendapat rapor merahDari evaluasai UKP4, tiga kementrian yang berkinerja buruk adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PU, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.(sur/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Acara Molor, Cabub Bandung Ngamuk
Redaktur : Tim Redaksi