jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2021 di Crowne Plaza, Jakarta pada Kamis (8/4).
Kegiatan itu mengusung tema “Transformasi Perhubungan Darat untuk Menghadapi Tantangan dan Peluang”.
BACA JUGA: Ditjen Hubdat Gelar Random Check Rapid Test Antigen, Ini Hasilnya
Dirjen Hubdat Budi Setiyadi mengatakan pada tahun ini penyelenggaraan Rakornis Bidang Perhubungan Darat berlangsung secara virtual lantaran adanya pandemi Covid-19.
Rakornis itu bertujuan membangun konsolidasi dan koordinasi antara Ditjen Hubdat Kemenhub dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan ataupun dinas yang terkait, serta badan usaha baik nasional dan daerah.
BACA JUGA: Dihantam Gelombang dan Badai Siklon Tropis Seroja, Sejumlah Kapal Rusak dan Karam
Budi menjelaskan forum itu membahas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat, penyusunan proyeksi, maupun evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis agar berjalan optimal guna peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang perhubungan darat yang lebih baik di pusat maupun di daerah
"Terutama bagaimana sektor transportasi darat dalam membantu penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19,” ujar Dirjen Budi.
BACA JUGA: Tante S Sudah Lama Dipantau, Kali Ini Tak Bisa Mengelak, Simak Pengakuannya
Pelaksanaan Rakernis secara virtual itu makin menguatkan perlunya perencanaan, pemanfaatan, dan optimalisasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
"Tidak hanya karena ada alasan pandemi Covid-19, tetapi juga peranan TIK yang semakin meluas sehingga bisa diterapkan dalam dukungan pengambilan keputusan dan bagian dari operasional teknis harian," ucap Budi.
Sejumlah kegiatan dalam Rakornis Tahun 2021 itu antara lain penyerahan penghargaan kepada PPNS atas prestasi penegakan hukum pasal 277, UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atas dedikasi dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalan tol kepada PT. Jasa Marga Persero Tbk dan PT. Lintas Marga Sedaya, Astra Tol Cipali;
Berikutnya, penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum; Peluncuran dashboard e-Hubdat, hingga peresmian penggunaan GeNose di Terminal Tipe A oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.
Sekretaris Ditjen Hubdat Marta Hardisarwono memberikan apresiasi kepada 2.798 peserta yang bergabung dalam kegiatan secara virtual itu. Mulai para kepala dinas perhubungan, direksi BUMN dan BUMD, mitra kerja Ditjen Hubdat, hingga para kepala UPT.
Marta berharap Rakornis tersebut dapat menjadi wadah guna meningkatkan komunikasi, koordinasi dan persamaan persepsi antarinstansi sekaligus media untuk berbagi pandangan, transfer knowledge terkait isu-isu strategis sektor transportasi darat yang bisa dijadikan referensi di masing-masing instansi.
“Ada beberapa hal yang dapat dirumuskan dari beberapa diskusi panel yang dilakukan salah satunya yakni diperlukan road map penanganan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) yang disepakati bersama semua pihak, sehingga menjadikan dasar dalam upaya mencapai target Zero ODOL 2023 dan menciptakan lalu lintas yang aman dan berkeselamatan,” urai Marta.
Selanjutnya, Marta juga menjabarkan mengenai pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi sungai, danau dan penyeberangan merupakan tanggung jawab pemerintah. OLeh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus berperan aktif melaksanakan pengawasan keselamatan dan keamanan sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam rakornis kali ini juga dibahas mengenai Pengoperasian Long Distance Ferry (LDF) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, sarana itu makin memperlancar distribusi logistik, mengurangi kemacetan, dan beban jalan akibat volume kendaraan yang besar.
"Serta dimensi dan volume muatan kendaraan yang menyalahi ketentuan ODOL serta mengurangi tingkat polusi udara dari emisi gas buang angkutan jalan,” ucapnya.
Layanan LDF berpotensi mengeksplorasi potensi kargo antarwilayah (regional) dengan pola jadwal tetap, dengan frekuensi tinggi, menggunakan Armada RoRo dengan muatan truk, trailer dan penumpang serta kebutuhan dukungan terminal dengan dermaga khusus.
Marta juga menjelaskan soal Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta.
"Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu, menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur," ujarnya.
Dia berharap perlu adanya sosialisasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak agar mempunyai pemahaman, kebijakan dan komitmen yang sama dalam pelaksanaan KPBU.(*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam