jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memulai lagi pemeriksaan terhadap wajib pajak (WP) orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terindikasi melanggar aturan.
’’Pemeriksaan kami lakukan terhadap WP yang belum ikut tax amnesty dan WP yang ikut tapi tidak menyampaikan seluruh hartanya,’’ kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, Selasa (16/5).
BACA JUGA: BRI Syariah Permudah Nasabah Bayar Pajak via Online
Pemeriksaan dilakukan menggunakan data yang diperoleh Ditjen Pajak.
Yoga membantah anggapan bahwa Ditjen Pajak berupaya berburu di kebun binatang dengan kembali memeriksa peserta amnesti pajak.
BACA JUGA: Dua Sahabat Gelapkan Setoran Pajak Rp 45 Juta
Alasannya, peserta amnesti pajak diperiksa bila terindikasi melakukan tindakan-tindakan pelanggaran pajak. Misalnya, penggunaan faktur pajak fiktif.
Menurut Yoga, ada beberapa WP yang ikut tax amnesty hanya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut agar tidak diperiksa Ditjen Pajak.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: KPK Mau Menakut-nakuti Saya?
’’Seperti kasus pajak fiktif ini, biar tidak diperiksa, mereka ikut tax amnesty. Setelah ikut, tidak mau berubah lebih patuh. Pemeriksaan ini kami lakukan untuk tahun lalu dan tahun ini,’’ jelasnya.
Yoga mengakui, jumlah pelanggar aturan perpajakan tidak banyak.
Namun, dia menolak menyebutkan jumlah dan identitas wajib pajak nakal tersebut secara terperinci.
’’Jangan salah persepsi semua WP mau diperiksa. Peserta amnesti pajak yang patuh tidak akan diperiksa, kecuali ada harta yang belum diungkap,’’ terangnya.
Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai wajar Ditjen Pajak memeriksa peserta amnesti pajak yang tidak patuh.
Terutama jika Ditjen Pajak memiliki data akurat tentang harta yang tidak dilaporkan atau pelanggaran ketentuan lain.
Selain itu, wajib pajak sudah diimbau untuk melakukan pembetulan. ’’Agar terjadi efek jera,’’ tuturnya. (ken/c14/noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ekonomi Lesu Picu Rendahnya Pendapatan Sektor Pajak di Batam
Redaktur & Reporter : Ragil