BACA JUGA: Tembak Bawahan, Wakapolres Diperiksa
Usulan ini dikemukakan Wali Kota Bontang Andi Sofyan Hasdam, setelah mempelajari penghapusan Dana Alokasi Umum (DAU) Kaltim pada tahun anggaran 2010."Idenya diadopsi dari Pemprov Sulawesi Selatan
BACA JUGA: Desak Moratorium Penebangan Hutan
Namun usulan Sofyan Hasdam tersebut dinilai tak efisien oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan Kaltim, Bambang SusiloTerlebih, dua wakil rakyat pemilihan Kaltim periode 2009-2014, yakni Emir Moeis dan dirinya menduduki posisi cukup penting
BACA JUGA: Sudah 70 Persen Lahan di Kalbar Kritis !
Emir dipercaya sebagai Ketua Komisi XI DPR RI yang menangani keuangan, sedangkan Bambang terpilih menjadi Ketua Komite II DPD, yang membidangi sumberdaya manusia, perhubungan, pembangunan daerah tertinggal, pekerjaan umum, dan infrastruktur.Dengan kondisi seperti ini, Bambang mengajak seluruh kepala daerah dan DPRD di Kaltim untuk berkonsultasi ke DPD sebelum mendatangi instansi terkait di JakartaSebagai wakil rakyat yang non partisana, aspirasi daerah bisa langsung disalurkan dibanding diajukan sendiri, yang harus melalui birokrasi di departemen yang ditujuBambang bahkan menyanggupi datang ke Kaltim, bila benar-benar diperlukan"Tapi dengan catatan bawa data, jadi bisa kita bantu," sambungnya(pra)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pesawat Polri Mulai Dievakuasi
Redaktur : Auri Jaya