jpnn.com - JAKARTA – Dari survei Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terungkap, mayoritas warga yang berbelanja lebih memilih membayar Rp 200 untuk tiap kantong plastik yang digunakan.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, fakta ini membuktikan bila kebijakan ini masih belum efektif untuk mengurangi konsumsi kantong plastik.
BACA JUGA: Siapa yang Mau Daftar? Kemenhub Buka Pendaftaran nih
Harga yang terlampau murah menjadi alasan utama masyarakat masih enggan beranjak dari penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Karena itu, pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan ini.
”Tentunya pemerintah harus segera melakukan evaluasi. Kebijakan ini memang sudah positif, tapi harus ada perbaikan. Harga kantong plastik bisa dinaikkan hingga Rp 1.000 per kantong,” ujarnya.
BACA JUGA: MENGEJUTKAN! Hasil Survei tentang Kantong Plastik Berbayar
Selain itu, kata dia, perbaikan juga harus disertai dengan transparasi dana yang dikeluarkan konsumen untuk kantong plastik berbayar.
Dia menyarankan, uang yang diperoleh tidak masuk di kantong Pemerintah daerah.
”Bisa langsung digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan,” paparnya.
BACA JUGA: Kabar Baik dari Istana soal Nasib 10 WNI
Tak cukup itu saja, YLKI turut mendorong agar setiap retail untuk melakukan tanggung jawab pengelolaan sampah (extebded producer responbility). Mereka wajib menarik kembali sampah kantong plastik yang berasal dari gerainya untuk kemudian dikelolah dengan baik.
Kurang efektifnya kebijakan kantong plastik berbayar ini pun disadari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karenanya, muncul wacana untuk menerapkan cukai pada pembungkus berbahan plastik.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar melempar sinyal bila kebijakan itu akan segera direalisasikan. Dia pun mengaku, telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.
”Mumpung masyarakat sedang concern ke sampah plastik. Jadi ini saat tepat,” tutur dia. (mia/agm/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Tersangkut Kasus BPJS, Ini Reaksi Jaksa Agung
Redaktur : Tim Redaksi