JAKARTA--Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akan segera menyelidiki dugaan kasus pemotongan anggaran pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dialihkan untuk dna penyelenggaraan pemilukadaSekretaris Jenderal Kemdiknas, Dodi Nandika mencurigai aksi pemotongan anggaran pendidikan untuk pemilukada ini merupakan ulah kongkalikong yang melibatkan pengguna anggaran, yakni Dinas Pendidikan setempat dan sekolah-sekolah.
"Jika pemotongan dilakukan dari APBN tentu susah, karena APBN disalurkan langsung pada kementerian lembaga , diknas dan instansi lain
BACA JUGA: Kemdiknas Rilis Buku Presiden RI
Nah, berarti mungkin saja, pemotongan itu dilakukan dengan adanya pendekatan atau kongkalikong terhadap pengguna, yakni sekolah dan dinas," ungkap Dodi kepada JPNN di Jakarta, Kamis (3/3).Dodi mengatakan, jika pemotongan anggaran pendidikan itu benar terbukti dilakukan, maka sudah jelas bahwa ini adalah tindak korupsi dan manipulasi
BACA JUGA: Lambat Salurkan BOS, DAU Daerah Dipotong
Menurutnya, saat ini harus ada peningkatan pengawasan internal oleh Itjen, baik secara langsung atau bekerjasama dengan auditor eksternal, yaitu BPK, BPKP, KPK dan Bawasda."Sangat dimungkinkan jika pemotongan itu diketahui dalam tanda petik, yakni diketahui oleh internal Pemda
BACA JUGA: Baru 77 Daerah Salurkan BOS
Maka dari itu, pengawasan yang akan kita lakukan, difokuskan pada sisi perencanaan anggaran yang harus benar-benar akurat dengan realisasinyaSehingga, benar-benar memperkecil adanya kemungkinan mark-up, penggelembungan anggaran dan penyelewengan anggaran," jelas Dodi.Sebelumnya, berdasarkan survei Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) di 14 daerah yang menggelar Pemilukada pada 2010, 10 daerah di antaranya harus mengurangi anggaran pendidikan dan kesehatan demi PemilukadaSekjen Seknas Fitra, Yuna Farhan, mengungkapkan, anggaran kesehatan dan pendidikan dipotong untuk pembiayaan pemilukada lantaran rata-rata jumlahnya di APBD relatif besar.
Adapun daerah yang disurvei Fitra di antaranya adalah Medan (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Bengkalis (Riau), Ogan Komering Ilir (OKI) di Sumatera Selatan, Bandung (Jawa Barat), Kebumen (Jawa Tengah), Surabaya dan Sidoarjo (Jawa Timur), Manado (Sulawesi Utara), Lombok Utara (NTB) dan Sumba Timur (NTT).
Yuna mencontohkan, pelaksanaan Pilkada di Sidoarjo, membuat anggaran pendidikan susut hingga 45 persen, sementara anggaran kesehatan berkurang 19 persenHal serupa juga terjadi di Kebumen, dimana anggaran pendidikan berkurang hingga 64 persen dan anggaran kesehatan turun hingga 35 persenAngka pengurangan anggaran pendidikan tertinggi terjadi di Sumba TimurFITRA menemukan anggaran pendidikan berkurang hingga 165 persen dan anggaran kesehatan susut tujuh persen karena digunakan untuk membiayai Pemilukada(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sineas Dituntut Produksi Film Mendidik
Redaktur : Tim Redaksi