jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz tak tergugah untuk bergabung dengan Muktamar VIII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, yang baru dibuka Presiden Joko Widodo pada Jumat (8/4) sore.
Terbukti, saat dimintai tanggapan soal Muktamar yang diadakan pengurus Muktamar Bandung pimpinan Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy, bahkan dihadiri sesepuh partai berlambang Kabah, KH Maimun Zubair, Djan tidak mau tahu.
BACA JUGA: Ingat, Istri Kada Juga Bertugas Bantu Suami Mengabdi ke Warga
"Muktamar itu muktamar yang tidak berkaitan dengan kami. Kami tidak dalam posisi mengomentari muktamar orang lain," jawab Djan, melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Sambutan lebih keras datang dari Humprey Djemat, yang merupakan waketum PPP hasil Muktamar Jakarta. Dia menegaskan kepegurusannya yang telah mengantongi putusan Mahkamah Agung (MA), dikerdilkan penguasa.
BACA JUGA: Periksa Ajudan, KPK Dalami Keterlibatan Politikus Gerindra
"Sekarang menjadi jelas kekuatan hukum dikerdilkan oleh kekuasaan penguasa. Namun saya yakin akhirnya kezaliman tidak akan bertahan lama. Kebenaran berdasarkan hukum yang akan muncul sebagai pemenang," kata Humprey kepada wartawan di Jakarta.
Dia juga mengingatkan bahwa Muktamar VIII di Asrama Haji bukan muktamar islah, hanya namanya islah tapi muktamar yang direkayasa sebagai islah.
BACA JUGA: PANAS! Politikus PKB Tuding Orang PDIP Gerakkan Demo
"Selama kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz dikucilkan maka islah sejati tidak pernah ada. Sampai kapanpun putusan MA No 601 yang telah berkekuatan hukum tetap selamanya eksis," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marwan Klaim Transmigrasi Serap 4,9 Juta Pekerja
Redaktur : Tim Redaksi