jpnn.com - JAKARTA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta agar bersikap adil dan transparan dalam memutus dugaan keberpihakan pada salah satu peserta pemilukada yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Papua. Permintaan tersebut dikatakan 9 bekas calon peserta pemilukada Mimika.
"DKPP kami harapkan bisa menjadi lembaga yang bisa menjaga netralitas penyelenggaraan pilkada," kata Yoseph Yopi Kilangin, salah satu peserta pemilukada Mimika dalam keterangan persnya yang diterima JPNN, Minggu (10/11).
BACA JUGA: Peringati Hari Pahlawan, Petugas KA Kualanamu Berkostum Pejuang
Sembilan pasangan yang melaporkan dugaan tersebut adalah pendeta Paulus Maniagasi-Parjono, Yoseph Yopi Kilangin-Andi Tajerimin Nur, Agustinus Anggaibak-La Sarudi, dan Agapitus Mairimau- Setyono, Atanasius Allo Rafra-Titus Natkime, Pieter Yan Magal-Philipus Waker, Samuel Farwas-Virgo H Solosa, Trifena Tinal-Anastasia Tekege, dan Alfred Douw-Lalu Suryadharma.
Mereka meminta DKPP agar menjatuhkan putusan pemeberhentian tak hormat pada seluruh anggota KPU Mimika, PPD, PPS, dan KPPD karena dinilai tak bersikap netral dengan tetap menerima calon incumbent ikut dalam pilkada Mimika. Kejanggalan lain, KPU serta jajarannya seperti tak memedulikan sikap Gubernur Papua selaku kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang tak memberikan izin pada pasangan incumbent untuk melakukan kampanye.
BACA JUGA: Penderita HIV/AIDS di Jember Tembus 1.095 Orang
Persoalan lain yang dibawa ke DKPP agar disikapi adalah terkait sikap KPU Mimika yang memaksakan tetap menerima calon pasangan independen padahal tahapan verifikasi sudah memasuki penerimaan pasangan calon dari partai politik. "Artinya calon yang sebenarnya tak memenuhi syarat tetap tidak dipersoalkan KPU," kata Yoseph Yopi.
Selain itu, mereka juga mempertanyakan ketiadaan tahapan debat pasangan peserta padahal tahapan debat termasuk dalam jadwal pilkada. Yoseph juga mempertanyakan proses pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) sehingga memunculkan berbagai kejanggalan mulai dari banyaknya warga yang tak masuk DPT hingga masuknya WNA dalam DPT.
BACA JUGA: Jadi Napi, Anggota DPRD Masih Digaji
Hingga tak heran, jumlah DPT antara pemilihan gubernur dan pemilihan Bupati Mimika berbeda tajam. Bila DPT saat Pilgub tercatat 175 ribu pemilih di Kabupaten Mimika, maka saat Pilbup terhitung dari Januari sampai September 2013 melonjak menjadi 223 ribu pemilih.
"Padahal jumlah penduduk keseluruhan Mimika berdasarkan data BPS tahun 2011 sebanyak 160 ribu jiwa. Anehnya saat pencoblosan, DPT melonjak menjadi 223 ribu orang," ungkap Yoseph Yopi.
Yoseph juga mempertanyakan kejanggalan hari pencoblosan yang terus berubah dari semula tanggal 8 Oktober 2013 menjadi 6 Oktober 2013. KPU kemudian mempercepat menjadi 4 Oktober 2013, sampai akhirnya benar-benar diputuskan menjadi 10 Oktober 2013. Ditenggarai perubahan hari pencoblosan tidak dilaporkan ke pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri.
Dugaan kejanggalan lain, lanjut Yoseph Yopi, menyangkut penentuan denah TPS yang terus berubah hingga membingungkan para saksi.
Hal lain yang patut diungkap DKPP menyangkut dugaan pengelembungan suara sebab tiap TPS mendapat surat suara 300 sampai 400 surat, padahal saat pencoblosan yang digunakan tek lebih dari 36 sampai 40 surat suara.
Juru bicara kesembilan bekas calon Bupati Mimika Wilhelmus Pigai mempertanyakan soal pengajuan izin cuti kampanye bagi calon incumbent yang seharusnya diajukan 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye.
Gubernur tak pernah memberikan izin cuti kampanye tapi anehnya KPU tak pernah mempersoalkan persyaratan utama tersebut. "Aturan ini tercantum dalam Pasal 61 ayat 5 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu," ucap Wilhelmus. Karena banyak aturan dilanggar KPU sendiri, dia menilai KPU Mimika telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terencana dan tergorganisasi, dan masif untuk memenangkan pasanganan petahana yakni Abdul Muis.
Dengan berbagai fakta seperti itu, dalam persidangan lanjutan yang digelar Senin (11/11), Wilhelmus meminta DKPP bersikap adil dan transparan. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Operasi Dihadang Warga, Ratusan Polisi Mundur
Redaktur : Tim Redaksi