jpnn.com, SEMARANG - DMI Wilayah Jawa Tengah (Jateng) mendorong peningkatan peran masjid dalam penguatan gagasan moderasi beragama. Hal ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia telah memasuki tahun politik.
Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja wilayah (rakerwil) dan halakah DMI Jateng yang mengungsung tema 'Masjid Sebagai Pusat Moderasi Beragama' di Hotel Gracia, Semarang, pada Sabtu (25/2).
BACA JUGA: Pimpinan DMI Jawa-Bali Usulkan Muktamar Digelar Juli 2023
Ketua DMI Jateng Ahmad Rofiq menjelaskan untuk mendorong peran ini, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama untuk menguatkan peran masjid sebagai pusat moderasi beragama.
Rofiq menyebut pihaknya merencanakan untuk membentuk tim pelatih yang akan disebar ke cabang DMI di daerah-daerah guna menyosialisasikan perihal moderasi beragama. Para pelatih tersebut, dikatakan Rofiq, akan mendapat sesi Training of Trainers (TOT) sebelum turun ke daerah.
BACA JUGA: Waketum DMI Akan Membuka Camp Religi Se-ASEAN dan Luncurkan Perayaan Milad ke-45 BKPRMI
"Jadi, kan sudah ada instruktur nasionalnya, kemudian ada melatih trainernya nanti supaya bisa mendiseminasi sebenarnya seperti apa gambaran moderasi beragama itu," ujar Rofiq.
Rofiq pun menegaskan moderasi beragama menjadi sangat penting di tengah tingginya konflik yang disebabkan ajaran-ajaran kebencian dan kepentingan kelompok.
BACA JUGA: Palsukan Tanda Tangan JK, Arief Rosyid Dipecat DMI
"Harus disadari juga bahwa sejak keran demokrasi dan kebebasan dibuka, itu banyak kasus-kasus yang kemudian mereka mengusung ajaran-ajaran yang cenderung menganggap paham mereka sendiri yang benar," jelasnya.
Sementara itu Direktur Program DMI Pusat Munawar Fuad mengapresiasi langkah dan inisiatif pengurus wilayah DMI Jateng dalam mendorong peran masjid sebagai pusat moderasi beragama.
Fuad menyebut moderasi beragama adalah solusi dan penengah dari konflik yang timbul akibat adanya perbedaan dan kelompok kepentingan.
DMI Jawa Tengah pun disebut Fuad pantas dijadikan panutan dalam upayanya mengatasi tantangan yang menghambat terwujudnya moderasi beragama.
"Mengatasi tantangan, masalah-masalah yang mendesak di lingkungan Jawa Tengah itu sendiri yang tidak mudah, dimana keberagaman, cara pandang, terhadap internal keagamaan di muslim sendiri dan terhadap agama lain, dan juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah," sebutnya.
Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah KH. Noor Achmad menekankan menjaga marwah masjid menjelang masuknya tahun politik. Dia mengimbau agar tidak terjadinya praktik politisasi masjid.
Achmad menuturkan beberapa langkah dapat diambil untuk mencegah politisasi masjid. Salah satunya dengan tidak mengundang tokoh politik untuk menyampaikan dakwah yang dikhawatirkan hanya untuk kelompok kepentingan.
"Sehingga masjid harus bebas dari politik, harus objektif, harus kuat membawa misi kemasjidan, misi keumatan, dan misi keagamaan," kata dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Songsong Bonus Demografi 2030, DMI dan Ponpes Siapkan Santri Jadi Cendekiawan Muslim
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan