jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Pemprov Jawa Timur di bawah kepemimpinan Soekarwo mendapat nilai terbaik secara nasional tujuh kali berturut-turut, berdasarkan Sistem Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Evaluasi itu melibatkan 20 instansi termasuk lembaga independen dengan sekitar 700 item penilaian.
Penghargaan bagi pemerintah terbaik diserahkan dalam malam apresiasi untuk perayaan Hari Otonomi Daerah ke XXII di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (25/4).
BACA JUGA: Soekarwo Gantikan Syahrul Yasin Limpo Pimpin Partai Keras
Dirjen Otonomi Daerah Soemarsono mengatakan, ada tiga provinsi yang dinobatkan sebagai pemerintah dengan kinerja tertinggi. Yaitu, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Untuk kabupaten, ada 10 daerah yang mendapat penghargaan kinerja terbaik.
Diantaranya, Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, Karanganyar, Banyuwangi, dan Kabupaten Malang. Pemerintah kota dengan kinerja terbaik juga ada 10. Diantaranya, Kota Malang, Makassar, Surabaya, Blitar, dan Gorontalo.
BACA JUGA: Bupati dan Wako Dilarang Cairkan Dana Bansos Jelang Pilkada
"Nama Doktor Soekarwo tidak tertandingi di tingkat nasional," terang Soni, sapaan Soemarsono. Namun, dia menyayangkan penghargaan yang diraih Pemprov Jatim tidak diikuti kabupaten/kota di wilayah tersebut. Sebab, banyak daerah yang tersandung kasus korupsi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, bagi daerah yang meraih kinerja terbaik harus tetap hati-hati dengan area rawan korupsi. Diantaranya pengadaan, retribusi, pajak, dan perizinan. "KPK selalu mengawasi, " terang dia usai acara penghargaan.
BACA JUGA: Pakde Karwo Nilai Tarif Tol Surabaya-Kertonoso Terlalu Mahal
Menurut dia, penghargaan yang diraih Jawa Timur harus menjadi pendorong dan contoh bagi daerah lain. Banyak daerah yang berupaya maju. Dulu, kata dia, di Jatim, hanya Surabaya yang maju, sekarang ada Banyuwangi, Tulungagung, dan daerah lainnya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menuturkan penghargaan itu untuk menilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Mulai dari jenis urusan wajib pemerintah daerah dan pilihan diteliti secara komprehensif.
”Apakah kemudian pembangunan itu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengurangi disparitas. Kemudian rakyatnya dilibatkan, parsipatoris, itu,” ujar pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu kemarin.
Pemda yang tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan tersebut diganjar dengan anugerah tanda kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha. Pemprov Jatim yang enam kali terbaik EKPPD pun telah mendapatkan dua kali penghargaan tersebut pada yang diberikan pada April 2014 dan Oktober 2017.
”Kalau ini (penghargaan ketujuh, Red) mulai nol lagi. Jadi (penghargaan) 2016, 2017, 2018 akan diberikan 2020,” kata Pakde Karwo.
Kemarin, Pemprov Jawa Barat dan Kabupaten Kudus mendapatkan penghargaan tersebut yang langsung diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Kemendagri. Pada kesempatan itu turut diberikan pula tanda kehormatan Styalancana Karya Bhakti Praja Nugraha untuk tujuh kepala daerah.
Yakni Bupati Malang Rendra Kresna, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Kuningan Acep Purnama, Bupati Bulukumba Andi Muhammad Sukri A. Sappewali, Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, dan Walikota Pare-pare Taufan Pawe.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan penghargaan itu penting atas prestasi yang dicapai oleh para kepala daerah. Selain itu juga menjadi penyemangat bagi daerah lain agar bisa menjadi contoh. “Ini tanda bagi masing-masing (kepala daerah) dalam membina otonomi daerah,” ungkap JK. (lum/jun)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakde Karwo Minta Khofifah Segera Fokus Hadapi Pilgub
Redaktur & Reporter : Soetomo