jpnn.com, JAKARTA - Kemenristekdikti berencana memperbanyak kampus pelaksana kuliah jarak jauh. Pemerintah diminta supaya memiliki lembaga independen untuk mengawasi.
Sebab jika tidak dikontrol berpotensi menjadi ladang baru jualan ijazah.
BACA JUGA: Menristekdikti: Kuliah Zaman Now Tidak Harus Tatap Muka
Kekhawatiran munculnya praktik jualan ijazah dalam kuliah jarak jauh itu disampaikan pengamat pendidikan Indra Charismiadji di Jakarta, Sabtu (27/1).
Dia mengatakan tantangan implementasi kebijakan anyar dari Kemenristekdikti itu adalah regulasi pelaksanaan dan pengawasannya harus kuat. ’’Tetapi sampai saat ini saya lihat masih wacana,’’ katanya.
BACA JUGA: Menteri Nasir Ajak Perguruan Tinggi Asing Berkolaborasi
Indra mengatakan tugas dari Kemenristekdikti sudah cukup besar. Seperti mengawasi kampus negeri maupun swasta yang sudah ada saat ini.
Supaya pengawasannya lebih efektif, dia berharap kuliah jarak jauh diawasi oleh lembaga khusus dan independen.
BACA JUGA: Ketahuilah, Mengurus Usulan Guru Besar dan Prodi, Gratis!
Rencananya sebagai permulaan Kemenristekdikti bakal menugasi beberapa PTN untuk menyelenggarakan kuliah jarak jauh.
Saat ini baru Universitas Terbuka (UT), kampus milik pemerintah yang menjalankan kuliah jarak jauh.
Indra mengatakan menugasi PTN sebagai pelaksana kuliah jarak jauh bukan jaminan tidak ada praktik jualan ijazah. ’’Kasus UNJ itu contohnya,’’ tuturnya.
Sebelumnya rencana memperbanyak kuliah jarak jauh disampaikan Menristekdikti Mohamad Nasir. Dia mengatakan pelaksanaan kuliah jarak jauh memang harus diawasi dengan ketat.
Selain itu Nasir mengatakan kampus yang diberi izin membuka kelas jarak jauh akan diseleksi dan melewati penilaian yang ketat.
Mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro itu menjelaskan tujuan memperbanyak kuliah jarak jauh adalah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
Saat ini angka partisipasi kasar masih di angka 29 persen. Artinya dari anak-anak usia kuliah, hanya 29 persen yang melanjutkan pendidikan tinggi.
Nasir berharap dengan perluasan kuliah jarak jauh, angka partisipasi itu bisa naik jadi 35 persen pada 2019 nanti.
Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Intan Ahmad menuturkan Februari depan akan diumumkan seleksi kampus-kampus yang bakal mendapatkan dana hibah implementasi kuliah jarak jauh berbasis teknologi.
’’Nanti akan dipilih lima kampus terbaik,’’ jelasnya. Dia menegaskan implementasi kuliah jarak jauh berbasis teknologi tidak mengubah kurikulum yang ada. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Nasir: Mahasiswa Harus Kuasai Coding dan Mentoring
Redaktur & Reporter : Soetomo