jpnn.com, JAKARTA - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)) di era digitalisasi menjadi sangat penting. Masyarakat selaku konsumen semakin care terhadap produk bermutu. Tuntutan masyarakat inilah yang membuat pelaku usaha dan industri terutama skala kecil menengah mengubah strategi dengan mengurus label SNI.
Sayangnya masih banyak pelaku usaha kecil menengah (UKM) terbentur pada biaya, dan juga tidak adanya laboratorium penguji dan Lembaga Sertifikasi Produk dengan lingkup yang sesuai. Untuk meningkatkan distribusi penerapan SNI di wilayah Indonesia, BSN membentuk Kantor Layanan Teknis (KLT).
BACA JUGA: Label SNI Dongkrak Penjualan Produk Petrokimia Gresik
Nur Hidayati, kepala bidang Pemasyarakatan Standardisasi- BSN (Badan Standardisasi Nasional) mengatakan, ada korelasi positif antara KLT dan SNI. Ketika ada KLT, perkembangan kesadaran dan pemahaman SNI di daerah makin tinggi.
Namun, kunci utama pembentukan KLT ada di daerah. Kalau ada respons daerah yang positif BSN akan membentuk KLT di wilayah tersebut. Sebab, setiap ada KLT baru tentu diperlukan dana. Contohnya di Riau dan Palembang, kepala daerahnya bersedia menyiapkan gedungnya. BSN tinggal mengeluarkan biaya operasional untuk kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) yang mendukung produk unggulan daerah.
BACA JUGA: 2020, Laboratorium SNSU Mulai Beroperasi
Dia menyebutkan, tugas KLT meningkatkan kapasitas SDM di bidang SPK wilayah KLT, meningkatkan penerapan SNI, meningkatkan kompetensi Lembaga Penilaian dan Kesesuaian (LPK).
"Misalnya kalau LPK tidak ada kami pendekatan ke daerah biar ada penambahan ruang lingkup untuk pengujian produknya. Ini akan memudahkan pelaku usaha daerah apabila ingin sertifikasi SNI. Jadi bisa lebih efisien, tidak harus sentralisasi di Jawa," tutur Nur kepada JPNN, Minggu (23/9).
BACA JUGA: Keluhan Importir Pelumas Soal Wajib SNI, Ini Kata Pemerintah
Dia menyebutkan, fungsi KLT itu sangat besar karena menjembatani pusat dan daerah dalam mengkomunikasikan kebutuhan mengenai isu standardisasi di daerah. Namun paling utama respons positif daerah sehingga sinergi dengan pemprov jadi lebih terarah. "Itu yang kami harapkan dari pemda. Makanya kami berusaha meyakinkan pemprov," ucapnya.
Pembentukan KLT baru setahun berjalan tepatnya dimulai April 2017. Ada dua KLT yang dibangun, Makassar (Sulawesi Selatan) dan Palembang (Sumatera Selatan).
Meski baru setahun, menurut Kepala BSN Bambang Prasetya, dampaknya terhadap peningkatan produk-produk ber SNI luar biasa. Terutama di Palembang yang industri pempek dilakoni sebagian besar oleh UKM. Dengan adanya KLT para pengusaha UKM berbondong-bondong mengurus SNI-nya.
Tahun depan, BSN akan menambah tiga KLT yaitu di Riau-Pekanbaru Surabaya-Jawa Timur, Cikarang-Jawa Barat. Untuk Riau sudah dilakukan penandatanganan kesepakatan untuk terbentuknya KLT. Idealnya, kata Bambang, KLT itu di provinsi minimal satu.
Namun tergantung dari pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan. Misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah cukup satu KLT. Prinsipnya, KLT akan mengikuti daerah yang ada kawasan ekonomi terpadu (KEK) karena industri benar-benar perlu SNI.
"Keberadaan KLT sangat besar contohnya di Makassar dan Palembang. Di Palembang yang paling hebat. Dua KLT ini dahsyat banget karena kedekatan itu memudahkan konsultasi. Yang adem adalah Pemda yang industrinya kurang," kata Bambang.
Dengan akan adanya KLT di Riau, Cikarang, dan Surabaya, maka BSN hadir di tujuh provinsi, Sulsel, Sumsel, Riau, Jatim, Jabar, DKI Jakarta (kantor pusat), dan Banten (laboratorium)
Sekretaris Utama BSN Puji Winarni menambahkan, walaupun peran KLT sangat besar, tidak semua daerah bisa dibangun kantor tersebut. Anggaran menjadi salah satu kendalanya. Itu sebabnya, peran pemda sangat dibutuhkan dalam pembangunan KLT. Misalnya pemda menyediakan lahan dan gedungnya seperti yang dilakukan Pemprov Riau, Sumsel dan Jatim.
Melihat kendala itulah, BSN lebih mengutamakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi seperti Palembang yang punya KEK di Tanjung Api-api. Kemudian Makassar, Cikarang, Riau, dan Surabaya dilihat dari pertumbuhan industri serta kebutuhan SNI.
"Sinergitas antara BSN dan pemda sangat dibutuhkan dalam mendorong peningkatan penerapan SNI," tutupnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BSN: SPBU dan Hanggar Perlu Standardisasi Peralatan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad