DPD Akhiri Kerjasama dengan UNDP

Sabtu, 23 April 2011 – 11:22 WIB

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tampaknya ingin merawat kepercayaan masyarakatMeski merasa tidak pernah diintervensi asing, DPD tetap ingin UNDP tidak berkantor lagi di lantai 3 gedung B DPD

BACA JUGA: Tommy Soeharto Gagas Parpol Baru

Karena itu, DPD tidak melanjutkan kerjasama dengan badan PBB yang melakukan kegiatan pada program pembangunan di negara-negara berkembang ini.
   
"Selasa nanti (26/4), kami bersama staf akan rapat evaluasi program UNDP
Saya akan menghentikan kerjasama tersebut dan saya tinggal melaporkan saja kepada rapim reguler DPD RI,’’ kata Sekretaris Jenderal DPD RI DR Ir Siti Nurbaya MSc di Jakarta, Jumat (22/4).
   
Mantan Sekjen Departemen Dalam Negeri ini mengungkapkan, saat dirinya masuk ke DPD pada 25 Agustus 2006, UNDP sudah berkantor di lantai 3 Gedung B DPD

BACA JUGA: Gedung Baru DPR Tak Harus 36 Lantai

Namun, dirinya menegaskan, selama ini pihaknya tidak pernah diganggu maupun diintervensi UNDP
"Tidak ada program UNDP yang memengaruhi arah kerja dewan  dan sekretariat jenderal DPD RI," tandas birokrat tulen ini.
   
Diakui siti, pekerjaan UNDP seperti studi akuntabilitas dan soal tenaga ahli dipakai sebagai referensi

BACA JUGA: MPR Usul Lembaga Khusus Urusi Ideologi

Tapi, hal itu masih dikombinasikan dengan masukan banyak pakar.   

"Soal format kantor daerah seperti dikatakan saudari Nirmala (Project Manager UNDP) boleh saja sebagai studi dari UNDP karena itu merupakan bagian dari referensiTapi sama sekali UNDP tidak terlibat bersama Setjen DPD dalam penyelesaian format kerja operasional yang dirancang Dewan/PURT dan Setjen DPD RI," jelas perempuan kelahiran Jakarta 28 Agustus 1956 ini.
   
Siti juga menilai Nirmala sebagai unit yang memiliki kaitan kerjasama tidaklah pantas memberikan statemen soal dugaan langkah-langkah politis di DPR dan menuding.  Sebab, ini pekerjaan pengamat"Sebagai penanggung jawab administratif pada posisi saudari Nirmala, saya tidak bisa terima dia berperilaku seperti pengamatKami akan evaluasi hari Selasa," tandas perempuan yang memulai karir sebagai pegawai negeri sipil sejak 1979 ini.

Sebelumnya, Project Manager UNDP Nirmala Many menegaskan, kritik dari kalangan DPR tidak menggangu kinerja UNDPKalaupun UNDP di DPR akan tutup, itu bukan karena diusir, tetapi proyeknya memang sudah selesai"Proyek kami di DPD juga tergantung Sekretariat Jenderal, apakah akan melanjutkan kerjasama atau tidak," kata Nirmala.

Hanya, Nirmala khawatir proyek bantuan UNDP untuk penguatan kantor DPD di tiap daerah turut dipolitisasiDia buru-buru menegaskan lembaganya tidak turut campur dalam pembangunan fisik gedung DPD di daerahUNDP justru membantu penguatan kantor, misalnya melatih staf dan menata kesekretariatan"Bantuan yang diberikan UNDP positif, tidak perlu diributkan," kata Nirmala(dri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perempuan Parlemen Belum Maksimal


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler