MPR Usul Lembaga Khusus Urusi Ideologi

Jumat, 22 April 2011 – 09:51 WIB

JAKARTA – Fenomena radikalisme dan maraknya konflik horisontal mendapat sorotan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Lembaga yang diketuai Taufiq Kiemas itu mengusulkan kepada pemerintah ada lembaga khusus yang bertugas menanamkan kembali nilai-nilai ideologi Pancasila.

”Masalah terorisme, radikalisme, dan konflik horisontal yang bisa melawan adalah dengan ideologi kita sendiri

BACA JUGA: Perempuan Parlemen Belum Maksimal

Tanpa itu kita tidak bisa melawan,” kata Taufiq Kiemas usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Kamis (21/4)


Taufik yang didampingi Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saefuddin dan Melani Leimena menemui presiden untuk menyampaikan undang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni mendatang.

Dia menjelaskan, lembaga itu perlu untuk menerangkan kembali tentang ideologi Pancasila ke masyarakat untuk menangkal persoalan-persoalan tersebut

BACA JUGA: Ke Tingkok, Ical Dinilai Langkahi Peran Negara

”Itu keyakinan kami dan keyakinan presiden juga sama
Jangan anggap remeh (masalah ideologi),” tegas suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Lukman Hakim Saefuddin menambahkan, era reformasi diakui ikut berkontribusi terhadap menurunnya pemahaman ideologi Pancasila

BACA JUGA: Kartini Demokrat Inginkan Capres Perempuan

”MPR menangkap hampir semua segmentasi di semua daerah dirasakan kerinduan yang begitu tinggi seakan-akan Pancasila dan empat pilar kehidupan berbangsa itu hampir dilupakan,” terangnya.

Politisi PPP itu menolak jika lembaga itu akan seperti Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (BP7) di era Orde BaruMenurutnya, inti dari lembaga tersebut adalah menyegarkan kembali ingatan terhadap empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegaraYaitu, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
”Tapi metodologisnya tentu tidak sebagaimana yang lalu yang serba doktrin dan penafsiran tunggal,” kata LukmanDia juga menegaskan, ideologi tersebut bukan menjadi asas tunggal”Sama sekali tidak,” tegasnya.

Dia mencontohkan, yang lebih dikedepankan adalah aspek mengapa presiden atau mengapa MPR adaBukan hanya sekadar apa.  ”Jadi jawaban atas mengapa ini yang lebih banyak dibahas sehingga secara filosofis setiap kita memiliki kesadaran, kenapa pada akhirnya kita harus memelihara pancasila, menjaga NKRI, menjaga Bhineka Tunggal Ika,” paparnya.

Lukman mengatakan, gagasan tersebut akan didalami untuk implementasinyaPresiden mengatakan akan dilakukan dalam  waktu secepatnya”MPR berharap ini berada di bawah eksekutif bukan MPR karena punya kaki-kaki sampai ke bawah sehingga bisa masif dilakukan,” katanya.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengapresiasi usulan tersebutNamun memang perlu dipikirkan metode yang pas”Supaya anak-anak kita terhindar dari pengaruh-pengaruh yang luar biasa sekarang ini,” kata dia.

Menurut mantan Panglima TNI itu, lembaga tersebut nantinya bisa bersifat permanen”Negara ini kan ada terus, Pancasila ada terus, Bhineka Tunggal Ika ada terus, NKRI ada terusJadi permanen sampai kiamat, sosialisasi terus ada,” sambung Djoko(fal)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hemat Anggaran Dewan, Harus Ada Moratorium Plesiran


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler