JAKARTA - Secara khusus, empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan pendapatnya mengenai hubungan RI dengan MalaysiaSelain persoalan seputar kasus di Blok Ambalat, mereka juga menyinggung illegal logging, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia .
“Kasus Blok Ambalat hanya puncak gunung es
BACA JUGA: Makin Banyak Jaksa Terseret Kasus Prita
Masalah wilayah perbatasan harus ditelaah komprehensif sebagai persoalan yang bisa saja terjadi di wilayah perbatasan lain,” tukas Luther Kombong yang membacakan pendapat dan saran anggota DPD asal Kaltim saat paripurna DPD di Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).“Kita harus tegas dan lugas, karena mereka memandang kita sebelah mata,” sambung Luther, mewakili ketiga rekannya anggota DPD asal Kaltim, yaitu Eka Komariah Kuncoro, Nursyamsa Hadis, dan Nur Andriyani
Luther membeberkan berbagai pengalaman pahit hubungan RI-Malaysia
BACA JUGA: Tersangka Kasus Miranda Belum Dicekal
Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang berulang-ulang memasuki wilayah Indonesia telah mengganggu dan mencederai kerukunan berjiran antara kedua negaraSejak tahun 1970-an, pengusaha Malaysia mencuri kayu dari hutan-hutan Kaltim, khususnya di Kabupaten Nunukan
BACA JUGA: Menhan : RI Kelola Ambalat Sejak 1966
“Terbukti dengan tertangkapnya alat-alat berat pengusaha Malaysia seperti traktor, truk logging, dan mobil-mobil merekaDatanya di tangan TNI dan Polri Kaltim,” kata Luther.Dia memperkirakan, berjuta meter kubik kayu dari hutan-hutan Kaltim yang diseludupkan pengusaha Malaysia ke Sarawak melalui jalur daratBelum termasuk kayu dari hutan-hutan Kalimantan Barat yang diseludupkan ke Sabah.
Sejak tahun 1970-an pula mereka menyeludupkan berjuta meter kubik kayu dari hutan-hutan Sulawesi Tengah ke Tawau (Sabah, Malaysia) melalui jalur laut“Berbagai jenis kayu yang diseludupkan bersama berbagai jenis ikutan lainnyaDari Sulteng kebanyakan kayu hitam dan rotan,” ujar Luther.
Luther juga menyinggung tenaga kerja Indonesia (TKI)Ia mengatakan, Pemerintah Malaysia sengaja membiarkan TKI memasuki wilayahnya tanpa dokumen untuk dijadikan buruh dan pembantu tanpa kepastian jumlah gajiDi sana mereka diperlakukan tak manusiawi dan sewaktu-waktu bisa diusir sebagai pendatang haram“Anak-anak TKI tidak diterima bersekolah di Malaysia.”
Terakhir, Pemerintah Malaysia memprovokasi di Blok Ambalat, sebuah gugusan karang tidak berpenghuni di Teluk Siboko yang berjarak 12 mil laut dari Pulau Sebatik“Blok Ambalat sudah menjadi masalah nasional,” tukas Luther
Sebelumnya, Indonesia terpaksa melepas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan“Padahal, sangat jelas untuk kami, orang Kaltim, kedua pulau termasuk Kerajaan BulunganSayang sekali, Pemerintah tidak bersosialisasi ke Kaltim ketika merundingkannya dengan Malaysia.”
Keempat anggota DPD asal Kaltim menyarankan, pulau-pulau sekitar Blok Ambalat yang tidak berpenghuni segera diduduki dengan memobilisasi penduduk dari daerah-daerah Kaltim selain menambah mercu suar di perairan sekitar Blok AmbalatTujuannya, menegaskan Blok Ambalat dan pulau-pulau sekitarnya benar-benar wilayah Indonesia“Jangan seperti Pulau Sipadan dan Pulau LigitanOrang-orang Indonesia jarang ke situ, hanya singgah kalau memancing ikan.”
Masyarakat pesisir dan nelayan lokal sekitar Blok Ambalat segera dimodali agar memiliki kapal penangkap ikan berbobot minimal 30 tonDengan minimal tonase (tonnage) tersebut, mereka bisa beroperasi atau menangkap ikan hingga ke perairan sekitar Blok Ambalat dan perairan perbatasan“Kalau bisa, mereka dilengkapi sistem satelit GPS (Global Positioning System) yang mengabarkan posisi mereka dan melapor kepada TNI apabila terjadi pelanggaran.” (sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 57% Anggaran Pertahanan untuk Belanja Pegawai
Redaktur : Tim Redaksi